TANAH di Bali Kian Mahal? Mudahkan Milenial & Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

TRIBUN-BALI.COM - Kaum milenial dan Gen Z semakin sulit memiliki hunian di Bali, akibat laju peningkatan upah minimum kerja yang berada jauh di bawah kenaikan harga properti di pulau ini.

Untuk itu, perbankan menawarkan opsi kredit bebas pembayaran pokok selama dua tahun, yang dinilai dapat dijangkau kaum muda di Pulau Dewata ini.

DRM Business Kantor Wilayah 3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Carly Tambunan, mengatakan tren kenaikan harga properti di Kota Denpasar dan Badung rata-rata di atas 20 persen per tahun.

Menurutnya, harga rata-rata rumah di Kota Denpasar pada 2024 senilai Rp 863 juta dan Rp 900 juta di Kabupaten Badung.

Baca juga: Pemkot Denpasar Bersama BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pekerja Rentan Seperti Petani & Nelayan

Baca juga: PILKADA 2024! Ketum PDIP Kumpulkan Semua Kader Bangun Semangat Menangkan Pemilu

"Kami memiliki produk KPR [Kredit Pemilikan Rumah] Gaess dengan skema hanya membayar bunga kredit selama dua tahun.

Skema ini akan mempermudah milenial dan Gen Z yang baru menikah atau menjadi sandwich generation untuk membeli rumah," ujar Carly dalam acara Journalist Convocation ‘Harga Properti Selangit, Emang Boleh Semahal itu?’ di Gong Restaurant, Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (26/4).

Kendati harga rumah mendaki, berdasarkan catatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kredit kepemilikan rumah (KPR) komersial pada 2021 tetap melesat 39,92 persen menjadi Rp 135,69 miliar.

Dan trennya terus menanjak hingga 2023 mencapai Rp227,57 miliar atau naik 24,12 persen yoy. Kemudian, per kuartal I 2024, penyaluran KPR BTN tercatat Rp 61,56 miliar.

Adapun, harga rumah di Kota Denpasar menjadi yang tertinggi secara tahunan, dibandingkan kabupaten/kota se-Indonesia. Kenaikannya mencapai 20,1 persen jelang akhir 2023 lalu berdasarkan Flash Report Rumah123.com.

Hasil studi terbaru juga masih menunjukkan sepanjang kuartal I 2024, Denpasar menjadi salah satu wilayah paling konsisten dalam pertumbuhan harga hunian, selain Bogor.

Denpasar mencatat selisih pertumbuhan harga di atas laju inflasi tahunan sebesar 10,2 persen.

Pengamat Properti dari Brighton, Garry Sugiarto Dharma B, mengajak gen Z dan milenial untuk menyisihkan dana untuk KPR sekalipun harganya meningkat.

“Sebab, kenaikan harga rumah mampu menutup bunga yang dibayarkan untuk kredit rumah,” imbuh dia.

Agus Helly, Perencana Keuangan dari Lintar Financial, menyarankan gen Z dan milenial yang akan mengajukan KPR untuk menetapkan tujuan. Apakah kebutuhan atau keinginan. Kemudian, melakukan perencanaan anggaran.

“Cari tahu kebutuhannya apakah beli atau sewa. Jika memungkinkan, bisa memanfaatkan dukungan dari pemerintah, seperti subsidi,” tutur Agus.

Selanjutnya, gen Z dan milenial juga bisa mempertimbangkan opsi kolaborasi dengan pasangan bagi mereka yang merencanakan menikah atau berumah tangga.

Apabila masih belum mencukupi, maka mereka bisa meningkatkan keahliannya untuk mencari tambahan pendapatan.

"Kalau rumah menjadi kebutuhan, milenial atau gen Z bisa menabung lebih dulu untuk uang muka sehingga mengurangi cicilan. Bisa juga memilih KPR Gaess tadi yang menawarkan opsi bayar bunga selama dua tahun sehingga meringankan cicilan di awal,” tandasnya.

SOLUSI Harga Rumah & Tanah Mahal di Bali

Menanggapi mahalnya harga tanah dan rumah di Bali, DRM Business Kantor Wilayah 3 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Carly Tambunan turut merasakan hal itu. 

Ia tidak memungkiri banyaknya investasi baik asing maupun lokal, dalam bidang properti di Bali seiring dengan kian majunya perkembangan bisnis pariwisata dan turunannya. 

Namun tanpa disadari, hal ini juga berimbas pada kenaikan perumahan baik rumah subsidi maupun non subsidi (komersil). 

Tentu saja itu menyebabkan sulitnya Gen Z atau milenial untuk membeli rumah, apalagi jika mereka adalah pekerja rentan dengan upah UMK atau UMR yang berkisar Rp 2 juta sampai Rp 3 jutaan. 

"Jadi gimana sih caranya harga rumah biar gak melambung tinggi. Pertama pemerintah harus punya land bank semacam tanah yang dikuasai pemerintah. 

Lalu dikelola oleh pemerintah bersama pengembang, agar harga rumah dan tanah bisa terkontrol dan tidak naiknya drastis," sebutnya. 

Kemudian, biaya serta perizinan dipermudah dan ditekan agar harga rumah dan tanah juga bisa ditekan. Lalu pajak yang perlu dilihat dan direlaksasi. Subsidi atau kebijakan yang pro rakyat dari pemerintah dianggap akan membantu masalah harga rumah dan tanah yang terlalu tinggi ini. 

Sementara dari sisi biaya, pemerintah juga harus memiliki dana abadi, semisal dana dari kelolaan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan atau sumber lainnya. 

Dan dana itu, yang bisa digulirkan ke masyarakat, bukan hanya kepada nasabah atau debitur berpenghasilan rendah tapi semua lapisan masyarakat. Tentu saja ini semua harus melalui diskusi agar menemukan formulasi yang terbaik. 

(*)