Prabowo Ingin Duduk Bareng Jokowi Hingga Megawati, Bakal Diajak Diskusi Menyusun Kabinet

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap keinginan Prabowo untuk duduk bersama para presiden RI terdahulu.

Dahnil menyebut, Prabowo ingin ada semacam “klub presiden” yang mempertemukan dirinya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi.

“Pak Prabowo secara berulang menyebutkan beliau ingin sekali duduk bareng, diskusi panjang dengan para mantan presiden nantinya, sehingga ada presidential club,” kata Dahnil dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin 29 April 2024.

Lewat pertemuan tersebut, Prabowo ingin para presiden terdahulu berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing memimpin negara.

Baca juga: PRABOWO Ungkap Perubahan Sikap Presiden Joko Widodo, Kemarin Dipanggil Menhan, Sekarang Mas Bowo!

“Walaupun punya perspektif politik yang berbeda, sikap politik yang berbeda, tapi mereka bisa duduk bersama, bisa sharing pengalamannya,” ujar Dahnil.

Dari ketiga tokoh tersebut, Prabowo juga ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan.

Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting lantaran mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara.

Sebagai presiden terpilih, lanjut Dahnil, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik SBY maupun Megawati.

Untuk itulah, Prabowo membuka pintu diskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan, tanpa terkecuali.

“Pak Prabowo akan mendengarkan masukan, tidak mungkin tanpa masukan,” ucap Dahnil.

Dahnil mengatakan, Prabowo ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa para pemimpin negara tetap bisa bersatu kendati berbeda pilihan politik.

“Sehingga hal ini akan menjadi contoh baik buat generasi-generasi muda, pemimpin-pemimpin masa depan bahwasanya sekeras apa pun kita berbeda para pemimpinnya itu bisa tetap bersatu memikirkan bangsa dan negara,” tuturnya.

Dahnil juga mengatakan, Prabowo menganggap Presiden Jokowi sebagai mentor dalam politik.

Selama Pilpres 2024, Jokowi banyak memberikan bimbingan ke Prabowo.

Oleh karena proses mentoring tersebut, Prabowo merasa “disiapkan” oleh Jokowi.

“Itu didengarkan langsung oleh Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Dan itu yang kemudian dimaknai oleh Pak Prabowo proses mentoring, itu dimaknai Pak Prabowo sebagai proses mempersiapkan,” kata Dahnil.

Menurut Dahnil, ada banyak hal yang dibahas dalam setiap diskusi antara Prabowo dengan Jokowi.

Misalnya, mengenai proses politik yang ideal, gerakan politik, kampanye politik, dan lainnya.

Jokowi, kata Dahnil, banyak memberikan masukan ke Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menganggap Jokowi sebagai mentornya.

“Pak Jokowi banyak mentoring Pak Prabowo. Itu Pak Prabawa anggap adalah proses disiapkan karena banyak sekali diskusi, bagaimana mendesain kampanye, bagaimana mendorong kampanye yang simpatik, bagaimana idealnya berkomunikasi dengan rakyat secara langsung. Itu banyak dimasukkan dan perhatian dari Pak Jokowi,” jelas Dahnil.

Selain itu, kata Dahnil, sebelum mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024, Prabowo lebih dulu meminta restu Jokowi.

Sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, Prabowo menilai, restu Jokowi penting untuk dirinya mengambil keputusan politik.

Saat itu, Kepala Negara langsung mempersilakan Prabowo kembali berkontestasi.

Berangkat dari dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu mantap untuk maju ke panggung pemilihan.

“Ketika muncul keinginan, dorongan untuk menjadi calon presiden, Pak Prabowo langsung bertanya kepada Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, apakah kalau beliau maju di 2024 nanti apakah diperbolehkan atau diizinkan oleh Pak Presiden,” kata Dahnil.

“Tentu ketika ingin melangkah secara politik, beliau harus memohon izin dari atasan beliau. Itu tradisi Pak Prabowo,” pungkasnya. (kompas.com)

Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

SITUASI pemerintahan Prabowo dan Gibran diperkirakan bakal mirip dengan periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi, yakni minim tekanan dari pihak oposisi jika mereka berhasil merangkul kekuatan yang tadinya berhadapan.

Akan tetapi, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai jika kekuatan oposisi di DPR melemah, maka tidak ada penyeimbang dan berakibat eksekutif bisa tak terkendali.

"Formula seperti itu kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Ujang dalam program Rumah Pemilu seperti dikutip dari Kompas TV, Senin 29 April 2024.

"Demokrasi yang sehat ada kekuatan oposisi yang bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak salah jalan. Ini penting karena tanpa oposisi, demokrasi akan mudah dibelokkan, oleh karena itu kita butuh penyeimbang," lanjut Ujang.

Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi mendapat dukungan dari hampir seluruh partai politik yang duduk di parlemen.

Pada mulanya Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan.

Akan tetapi, pada akhir periode pemerintahan justru Demokrat bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Ujang, banyaknya partai politik yang masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah memang bisa membuat pemerintah Prabowo-Gibran berjalan stabil.

Di sisi lain, koalisi gemuk pemerintahan ini akan berdampak kurangnya kendali dan pengawasan legislatif terhadap pemerintah dan hal itu bisa berdampak negatif.

Ujang mencontohkan pada pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi hampir semua kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari parlemen.

Dukungan itu termasuk kebijakan yang dianggap tidak pro aspirasi masyarakat, semisal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba.

Dalam pengesahan sejumlah beleid itu, kekuatan partai oposisi yang menentang kalah kuat dengan partai koalisi pendukung pemerintah.

"Ini karena kekuatan Jokowi-Ma'ruf mayoritas di parlemen," ujar Ujang.

Ujang menambahkan, jika nantinya pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak berpihak rakyat, akan sulit bagi partai oposisi untuk menentang atau mengkritik kebijakan itu di parlemen.

Sampai saat ini baru PDIP yang sudah meyakinkan diri akan berada di luar pemerintahan.

Sedangkan Parpol di luar Koalisi Indonesia Maju, seperti PKB, NasDem, PKS dan PPP sudah membuka jalur komunikasi untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya mudah-mudahan walaupun formulasinya sama, kekuatan parlemenya sama-sama kuat, tetapi Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat," pungkas Ujang. (tribun network)

Kumpulan Artikel Pemilu