PJ Gubernur Bali Minta Pemkab Manfaatkan Tanah Provinsi Tanam Bahan Pangan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali bahas perkembangan inflasi di Bali dalam High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat 3 Mei 2024.

Turut hadir Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya.

Ia meminta pemerintah Kabupaten/Kota di Bali agar memanfaatkan tanah provinsi untuk menanam bahan ketersediaan pangan.

Dalam rapat yang menghadirkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Kepala BPS Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait, Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya memaparkan bahwa inflasi di Bali pada bulan April 2024, tercatat sebesar 4,02 persen (yoy) mengalami peningkatan jika dibandingkan bulan Maret sebesar 3,67 persen (yoy).

Baca juga: Ketahanan Pangan Jadi Isu Penting Kasad Saat Apel Dansat di Bali

Hal ini disebabkan oleh menumpuknya sejumlah hari raya keagamaan yang berbarengan di bulan yang sama, dan kenaikan harga akibat jumlah komoditas yang terbatas.

Dijelaskannya, bahwa inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,42 persen disusul oleh Kabupaten Badung sebesar 4,15 persen dan Kota Denpasar sebesar 3,96 persen.

Sementara inflasi terendah tercatat di Kabupaten Buleleng sebesar 3,69 persen.

Keempat kota Indeks Harga Konsumen (IHK) ini berada di luar target inflasi nasional yaitu 2,5±1 persen.

Terdapat tiga kelompok pengeluaran tertinggi penyumbang inflasi bulanan, diantaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

Sementara lima komoditas dengan andil terbesar pada inflasi bulanan yaitu bawang merah, tomat, daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan sawi hijau.

"Dengan kondisi yang terjadi saat ini, perhatian lebih lanjut diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan stabilitas perekonomian di Bali. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Sang Mahendra.

Ia menyampaikan, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat akan turun hingga pada akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

"Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan, menarik (ketidakpastian) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Terdapat 4K strategi sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi Bali agar tetap rendah dan stabil, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif antar wilayah.