DANA Pengawasan Rp3,5 Miliar Pansus TRAP Belum Dapat Dimanfaatkan Sepenuhnya, Simak Alasannya!

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Dana sebesar Rp3,5 miliar yang disiapkan untuk mendukung, berbagai kegiatan pengawasan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena terbentur mekanisme administrasi dan aturan pengelolaan keuangan.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Bali, I Ketut Nayaka, mengatakan anggaran tersebut sejatinya bukan tidak cair sama sekali. Ia menyebut sebagian dana sudah digunakan, untuk mendukung sejumlah kegiatan, termasuk rapat-rapat dan perjalanan dinas pansus.

“Bukan tidak cair. Beberapa kegiatan sudah cair, termasuk rapat dan perjalanan. Hanya saja, memang ada sebagian yang masih berproses secara administrasi,” jelasnya pada, Selasa 5 Mei 2026. 

Menurutnya, kendala utama terletak pada perubahan sistem tata kelola keuangan yang kini jauh lebih ketat. Berbeda dengan masa lalu, saat ini tidak lagi dikenal sistem uang muka atau persekot yang bisa langsung digunakan sebelum pertanggungjawaban administrasi selesai.

Baca juga: UPDATE Jembrana! Kampung Nelayan Merah Putih Direncanakan Dibentuk di Tujuh Titik

Baca juga: TPA Landih Direvitalisasi Rp18 Miliar, Pengelolaan Sampah Bangli Ditingkatkan

“Sekarang tidak bisa lagi bawa uang dulu baru kegiatan. Semua harus sesuai aturan dan akuntabilitas. Kalau dilanggar, bisa jadi temuan,” imbuhnya.

Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas lapangan Pansus TRAP. Sejumlah anggota dewan bahkan dikabarkan harus menalangi terlebih dahulu biaya operasional, terutama saat turun ke lapangan untuk sidak maupun rapat koordinasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Sekwan menyiapkan strategi dengan mempercepat proses administrasi di lapangan. Salah satunya dengan melibatkan staf keuangan dalam setiap kegiatan pansus agar pembayaran bisa diselesaikan pada hari yang sama.

“Kita upayakan ada petugas keuangan ikut ke lapangan. Jadi selesai kegiatan, sore harinya sudah bisa dibayar. Ini supaya tidak menghambat kerja pansus,” tegasnya.

Ia juga menekankan, bahwa keberadaan anggaran pansus saat ini justru lebih baik dibanding sebelumnya. Jika pada periode terdahulu tidak ada pos khusus pansus, kini anggaran sudah dialokasikan secara spesifik sehingga tidak lagi mengambil dari pos rapat umum atau komisi.

Meski demikian, Nayaka mengakui dirinya tidak mengetahui secara pasti persentase anggaran yang sudah terserap, karena hal tersebut menjadi ranah teknis bagian keuangan.

Ke depan, Sekretariat DPRD Bali membuka kemungkinan penambahan anggaran jika pansus lain juga terbentuk dan membutuhkan pembiayaan serupa. "Kalau nanti ada pansus lain dan anggarannya kurang, bisa kita usulkan lagi. Intinya kita tidak ingin menghambat, justru ingin pekerjaan pansus cepat selesai dengan tetap patuh aturan,” pungkasnya. (*)