Pasca OTT Bendesa Adat Berawa Perkara Dugaan Pemerasan, Kejati Bali Periksa Pejabat Pemkab Badung

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bendesa Adat Berawa di Cafe Casa Bunga, Renon, Denpasar, Bali, Kamis 2 Mei 2024.

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memanggil dan memeriksa sejumlah saksi.

Saksi yang diperiksa adalah pejabat di lingkungan Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung.

Dari informasi yang beredar, hari ini penyidik memanggil tiga saksi, dua diantaranya adalah pejabat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Provinsi Bali dan pejabat di Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Badung.

Dikonfirmasi, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra membenarkan, penyidik memanggil beberapa saksi.

Baca juga: Pasca OTT Kasus Dugaan Pemerasan, Bendesa Adat Berawa Huni Lapas Kerobokan Bali

"Ya benar, saksi dari desa adat dan pemerintah daerah," tulisnya melalui pesan singkat, Senin 6 Mei 2024.

Didesak siapa nama dan jabatan saksi yang diperiksa, Eka Sabana enggan membeberkan.

Selain itu, kata Eka Sabana, dalam rentang seminggu ke depan penyidik akan memeriksa sejumlah saksi lainnya.

"Rencana minggu ini 10 orang saksi," terangnya.

Namun kembali pihaknya belum bisa membeberkan nama dan jabatan saksi yang akan diperiksa.

Diberitakan sebelumnya, Bendesa Adat Berawa, I Ketut Riana terjaring OTT kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar.

Riana diduga memeras pengusaha AN (saksi korban) sebesar Rp 10 miliar terkait transaksi jual beli tanah di Desa Berawa.

Dari permintaan itu, Riana telah menerima Rp 150 juta.

Dalam perkara ini, tersangka Riana disangkakan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Kumpulan Artikel Bali