Kunci Jawaban
5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 10 Kurikulum Merdeka Hal 11, 30, Internasionalisme.
Simak 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 10 kurikulum merdeka halaman 11, 30. Terdapat soal tentang internasionalisme.
Penulis: I Made Wira Adnyana Prasetya | Editor: I Made Wira Adnyana Prasetya
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!
1. Bagaimana jalannya sidang BPUPK dalam menentukan rumusan dasar negara?
Jelaskan dengan alasan!
Jawaban:
Jalannya sidang BPUPK dalam menentukan rumusan dasar negara dimulai dengan menyusun komite yang bertugas merumuskan dasar negara.
Komite tersebut melakukan diskusi dan pengkajian terhadap berbagai gagasan yang diajukan oleh anggota BPUPK, kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk naskah dasar negara.
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi “Piagam Jakarta” terutama rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”?
Jawaban:
Terjadi perbedaan pandangan para pendiri bangsa terkait isi “Piagam Jakarta” terutama rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” karena adanya perbedaan keyakinan agama di antara mereka.
Beberapa anggota BPUPK yang mewakili golongan Islam mendukung penyelarasan Pancasila dengan syari'at Islam, sementara yang lain lebih condong kepada pemisahan antara agama dan negara.
3. Mengapa kita harus menumbukan sikap persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pendiri bangsa dalam menyikapi perbedaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia?
Jawaban:
Kita harus menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh pendiri bangsa dalam menyikapi perbedaan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia karena hal itu merupakan kunci keberhasilan dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.