SEWA Jet Dugem Hingga Main Wanita, Anggota DPR Sindir Kelakuan Pejabat KPU

TRIBUN-BALI.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony, menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena "kaget" mendapat anggaran triliunan rupiah.

Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita. Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut.

Hal tersebut Riswan sampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

"Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp 56 triliun itu kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum lagi dugemnya.

Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy (Ketua DKPP Heddy Lugito) nih cengar-cengir saja nih," ujar Tony.

Baca juga: JEMBATAN Lembongan-Ceningan Klungkung Trabas Bakau, Bebaskan Lahan Bakau Seluas 6,45 Are

Baca juga: ELON Musk ke Bali Acara WWF 2024, Menparekraf: Kami Akan Menyambut dan Berikan Layanan Terbaik!

Baca juga: SD Tega Setubuhi Gadis Disabilitas di Buleleng, Setelah Hamil Tujuh Bulan Baru Ketahuan

Ia lantas meminta kepada Ketua DKPP Heddy Lugito untuk buka-bukaan mengenai gaya hidup para pejabat KPU tersebut.

Jika tidak bersedia menyampaikan secara terang-terangan, kata Riswan, dia mempersilakan rapat digelar tertutup untuk umum. Riswan meminta kepada DKPP untuk terus mengawasi kelakuan para pejabat KPU.

"Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaan. Kalau enggak mau (di rapat) terbuka, kita minta tertutup," ucap dia.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari merespons mengenai tudingan Riswan yang menyoroti gaya hidup anggota KPU, mulai dari menyewa private jet hingga dugem dan main wanita. Hasyim menyampaikan, pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik Pemilu 2024 di berbagai daerah.

"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" ujar Hasyim usai rapat di Gedung DPR, Rabu (15/5) malam.

"Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," kata dia.
Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di Pemilu 2024.

Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal. "Tahu enggak teman-teman pengadaan logistik cuma 75 hari. Siapa yang enggak spot jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal?" ucap Hasyim. (Kompas.com)

70 Persen "Tidak Layak Pakai"

WAKIL Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan, 70 persen Komisioner KPU yang tersebar di seluruh daerah 'tidak layak pakai'. Menurutnya, sebagian besar Komisioner KPU tak berintegritas karena hanya mencari kerja.

"Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen Komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja," ujar Junimart.

Junimart menjelaskan, anggota KPU mendaftarkan diri hanya untuk mencari kerja. Walhasil, kata dia, terjadi banyak kegiatan transaksi yang dilakukan anggota KPU. Dia bahkan berani membuktikannya. "Yang berujung ke mana? Transaksional. Saya bisa buktikan transaksional," katanya.

Kemudian, Junimart gusar dengan sesama Komisioner KPU yang saling curiga satu sama lain. Dia meminta KPU saat ini harus dievaluasi karena malah saling menyembunyikan sesuatu. "Contoh, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya, 'tolong saya diberikan C1'.

Apa jawaban dia, Pak? 'Di tangan Pak Ketua'. Saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa, Pak? Kok bisa?" jelas Junimart.
"Sesama komisioner, ya, saling curiga ya Pak, ada apa ya? Apa yang disembunyikan di sana? Artinya, ke depan, ya, bila perlu evaluasi, Pak, KPU sekarang itu, evaluasi," lanjutnya.

Lalu, Junimart menyebut dirinya juga dimintai uang ketika meminta hasil pemungutan suara di TPS. Untuk itu, Junimart menilai KPU era saat ini gagal.

"Ketika tim saya meminta hasil dari TPS, misalnya. Mereka minta, 'Pak, Rp 25 juta'. Alasan untuk fotokopi. Kita minta PDF-nya. 'Di sini, Pak, enggak ada PDF'. Enggak ngerti kalian PDF. Ini realita, Pak, realita," kata Junimart.

"Jadi menurut saya KPU itu gagal, Pak. Bekerja untuk hal-hal SDM. Tolong, Pak, dicermati," pungkasnya. (Kompas.com)