Berita Bali

Laut di Bali Dikaji Untuk Serap Emisi Karbon, Namun Pemerintah Keluhkan Sampah Kiriman Dari Luar

pemaparan kondisi fiskal Bali yang terbatas total APBD rata-rata Rp 7 triliun, yang didapatkan dari transfer pusat dan PAD

|
tribun bali/ni luh putu wahyuni sari
Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas RI di Ruang Cempaka Bappeda Bali pada, Rabu 12 Juni 2024 - Laut di Bali Dikaji Untuk Serap Emisi Karbon, Namun Pemerintah Keluhkan Sampah Kiriman Dari Luar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARSampah kiriman dari luar Bali, selain ancam keberadaan biota laut, juga membuat sumber pendapatan menjadi berkurang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bappeda Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas RI di Ruang Cempaka Bappeda Bali pada Rabu 12 Juni 2024.

Ia mengatakan Lemhanas yang akan melakukan kajian potensi laut Bali difungsikan menyerap emisi karbon. Laut bisa menjadi netralisir perubahan iklim.

"Inilah perlu kami optimalkan. Karena menerima saja perubahan iklim. Sekarang Lemhanas mengkaji potensi laut Bali menyerap karbon kami optimalkan. Fungsinya mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Baca juga: Badung Mulai di Kepung Sampah Kiriman, Hari Ini Sebagian Besar Muncul Sampah Plastik

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, juga membeberkan tanggung jawab penjagaan laut, Pemerintah Provinsi Bali memang menguasai laut dari jarak 0-12 mil tapi tidak mendapatkan hasil.

Karena perizinan dan pemasukan pemerintah pusat yang menikmati.

"Pantai sampai 12 mil provinsi, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di pusat. Tapi tolong bagi hasil, jeleknya provinsi yang menanggung, hasil menikmati pusat," kata Sumardiana kepada Deputi Pengkajian Strategik Lemahanas RI, Reni Masyerni.

Lebih lanjutnya Sumardiana mengatakan, pemaparan kondisi fiskal Bali yang terbatas total APBD rata-rata Rp 7 triliun, yang didapatkan dari transfer pusat dan PAD sekitar Rp 3,5 dan Rp 4 triliun.

Sedangkan 40 persen untuk belanja pegawai, 25 persen pendidikan dan kesehatan sekitar 12 persen.

"Memang mobilitas pariwisata tapi tidak ada dana bagi hasil. Bali hanya jadi hiruk pikuk. PHR (Pajak Hotel dan Restoran) masuk kabupaten," jelasnya.

Dalam pemanfaatan laut untuk sumber pendapatan dengan memungut retribusi aktivitas selam yang baru berjalan satu semester.

Di lain sisi potensi yang ada seperti terumbu karang, padang lamun dan rumput laut yang ada di laut Bali akan dikaji secara optimal.

Potensi karbon biru di Baliin, emisi karbon yang diserap dan disimpan oleh tiga ekosistem di Bali, pesisir dan laut, ekosistem di mangrove, padang lamun dan rawa payau.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas, Reni Masyerni berharap Bali berkontribusi mencapai net zero emission.

Apalagi jenis mangrove yang ada di Bali ada 20 jenis dari 50 jenis yang ada di Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved