Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjokorda Bagus Pemayun mengatakan usulan ini memerlukan kajian lebih mendalam sebelum dapat direalisasikan.
"Pertama, tentu ini perlu harus ada kajian lebih dalam lagi, karena kami kemarin membuat Perda dengan angka sekian itu memang ada kajian dari hitungannya. Mengapa angka-angka itu muncul, sehingga usulan DPRD tentu akan menjadi atensi kami untuk kami kaji kembali. Dengan harapan—yang sekarang ini belum dievaluasi. Evaluasi terus kami 3 bulan sehingga apa yang menjadi usulan itu akan kami kaji bersama,” jelas Pemayun, Kamis.
Dia menjelaskan, saat kebijakan pungutan ini pertama kali diterapkan, angka Rp 150.000 dianggap wajar karena tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. “Angka itu dulu karena memang pada saat itu kita baru mulai pemulihan Bali sebagai destinasi wisata," tambahnya.
Selain itu, DPRD Bali juga mengusulkan agar insentif dari pungutan wisman dibagi ke kepolisian dan imigrasi. “Apapun nanti usulan itu, nanti kami akan kaji lagi seperti apa, karena memang kalau sudah seperti itu kan harus berubah Perda. Karena Perdanya memang peruntukannya untuk lingkungan dan budaya itu saja,” katanya. (sar)
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.