Pemerintah Tarik Utang Baru! Sudah Rp 132,2 Triliun Hingga Mei 2024

TRIBUN-BALI.COM  - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp 132,2 triliun hingga Mei 2024.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pembiayaan utang tersebut turun 12,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 150,5 triliun.

Ia menjelaskan, pembiayaan dengan penarikan utang baru ini menurun dikarenakan pemerintah memanfaatkan penggunaan sumber dari saldo anggaran lebih (SAL) tahun sebelumnya.

"Tentu teman-teman bertanya, kok bisa pembiayaan utang pada saat penerimaan negara turun padahal belanjanya naik? Karena kita juga menggunakan dari sumber yang berasal dari SAL tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (27/6).

Secara rinci, pembiayaan utang ini utamanya bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 141,6 triliun. Nilai ini setara 21,3 persen terhadap APBN dan mengalami penurunan 2 persen secara year on year (YoY).

Baca juga: ANCAM Sebar Video Tanpa Busana, Polresta Denpasar Bekuk KYSY Cabuli Anak di Bawah Umur!

Baca juga: IDE Pungutan Wisman Naik Jadi Rp 500 Ribu Dari Rp 150 Ribu, PHRI Bali: Jangan Asal Naik!

"Padahal tadi disebutkan penerimaan negara turun, belanja naik. Tapi malah issuance SBN bisa kita turunkan 2 persen," katanya.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan non utang mencapai Rp 47,6 triliun. Angka ini setara dengan 37,9 persen dari pagu anggaran dalam APBN 2024 sebesar Rp 125,3 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 56,9 triliun hingga akhir Mei 2024. Sri Mulyani menyampaikan, penggunaan subsidi energi diantaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5,57 juta kiloliter atau turun 1,0 persen dari periode sama tahun lalu.

Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 2,7 juta metrik ton dan tumbuh 1,9 persen dari periode sama tahun lalu. Terakhir, subsidi listrik mencapai 40,4 juta pelanggan atau meningkat 3,1 persen dari periode sama tahun lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memerinci, subsidi energi yang dibayarkan tersebut terdiri dari subsidi BBM Rp 6,6 triliun, LPG 3 kg sebesar Rp 26,8 triliun dan listrik sebesar Rp 23,5 triliun.

"Untuk subsidi energi tadi Rp 56,9 triliun yang ditagihkan dan sudah kami bayar, karena subsidi biasanya dibayarkan setiap bulan," kata Isa dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (27/6).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) telah menyampaikan tagihan untuk pembayaran kompensasi energi.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tagihan kompensasi dari Pertamina dan PLN nilainya mencapai Rp 53,8 triliun pada kuartal I-2024.

Isa bilang, pembayaran kompensasi energi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali setelah diaudit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk saat ini tagihan yang sudah masuk adalah untuk triwulan I-2024, tagihan kompensasi ini totalnya dari PLN dan Pertamina sebesar Rp 53,8 triliun. Tetapi ini masih perlu diaudit oleh APIP yang diperkirakan dalam beberapa pekan ke depan bisa kami selesaikan," ujar Isa.