Tak Ada Titik Terang, Panitia PWF Laporkan Penghentian Diskusi Saat WWF Bali Ke Komnas HAM

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Buntut penghentian diskusi PWF saat di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali pada tanggal 20-23 Mei 2024 yang kebetulan berbarengan dengan berlangsungnya KTT WWF, panitia PWF (nasional dan lokal) laporkan hal tersebut ke Komnas HAM di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024.

Dalam keterangan rilisnya, Reza Sahib selaku Koordinator Nasional PWF mengatakan secara resmi telah melaporkan peristiwa pencegahan, penyerangan fisik, pembubaran paksa dan penyanderaan terhadap peserta dan panitia acara diskusi akademik People's Water Forum (PWF) yang terjadi Denpasar, Bali kepada lembaga negara dan instansi terkait.

“Atas dugaan adanya keterlibatan oknum-oknum aparat keamanan dan pertahanan, termasuk oknum pejabat pemerintah lokal maupun nasional dalam peristiwa tragedi demokrasi pembubaran paksa acara diskusi ilmiah PWF yang berlangsung di Hotel Oranjje, Denpasar pada tanggal 20-23 Mei 2024,” kata Reza.

Lebih lanjutnya dalam rilis tersebut tercantum, seperti yang telah diketahui publik dan viral di media sosial, pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2024 telah terjadi aksi demo penyerangan, perampasan/pencurian atribut diskusi dan pembubaran paksa acara PWF yang dilakukan oleh Ormas Pamswakarsa Patriot Garuda Nusantara (PGN) yang dipimpin oleh Korlap PGN Bali bernama Pariyadi alias "Gus Yadi" dan anggotanya pada tanggal sore hari tanggal 20 Mei.

Baca juga: Acara Konsolidasi Pecalang Desa Adat Tanjung Bungkak Sumerta Kelod Pasca Pelaksanaan WWF di Bali

Lalu selanjutnya back-to-back pada hari berikutnya tanggal 21 dan 22 Mei aksi tersebut dilanjutkan lagi dengan aksi blokade dan penyanderaan tempat acara PWF oleh segerombolan orang berpakaian preman yang menutup-nutupi identitas wajahnya dengan bertopeng masker Covid, berjaket hoodie.

Gerombolan misterius ini mengklaim aksi demonya dengan menggelar spanduk dan menyebut dirinya "Aliansi Masyarakat Bali" dan kelompok "Pecalang MDA" yang berpakaian adat madya Bali hitam-hitam.

Aksi kelompok sipil pada waktu dan tanggal tersebut di atas juga di backup oleh aparat Satpol PP Denpasar dan Kesbangpol Bali, serta termasuk yang diduga oknum-oknum aparat intel Polisi dan TNI.

Pasca peristiwa tragedi demokrasi Pembubaran paksa acara diskusi PWF itu, pada tanggal 28 Mei 2024, panitia lokal Bali PWF yang didampingi/diwakili oleh sekitar 20-an advokat hukum yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Demokrasi dan Hukum telah melaporkan peristiwa tersebut secara hukum ke Polda Bali dengan pasal-pasal pidana terkait aksi pencurian (atribut diskusi), penganiayaan (pengeroyokan) dan perampasan kebebasan berpendapat.

Namun hingga memasuki akhir bulan Juli ini, sejak laporan masuk ke polisi, kami panitia PWF menganggap tidak adanya keseriusan dari pihak Polda Bali untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus ini.

Sampai hari ini para pelaku penyerangan fisik, pembubaran paksa, pemblokadean dan penyanderaan acara diskusi PWF masih belum ada yang diperiksa polisi dan mereka masih bebas berkeliaran.

“Melihat ketidakseriusan aparat hukum/polisi dalam menyelidiki dan menyidik peristiwa ini, maka kami panitia nasional dan lokal PWF selanjutnya berinisiatif melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti, data dan fakta atas peristiwa pembubaran paksa diskusi PWF tersebut,” bebernya.

Gubernur Bali pada media sudah membantah bahwa namanya dicatut oleh PGN dan ormas misterius Aliansi Masyarakat Bali (AMB), dan dia sebagai Pj. Gubernur Bali tidak mengenal ormas PGN dan AMB dan tidak pernah mengimbau atau memerintahkan agar acara diskusi PWF dibubarkan.

Kumpulan Artikel Bali