UTANG Pemerintah Naik Lagi! Per Juni 2024 Tembus Rp 8.444,87 Triliun

TRIBUN-BALI.COM  - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Juni 2024 atau semester I-2024. Per akhir Juni 2024, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.444,87 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 91,85 triliun atau meningkat 1,09 persen dibandingkan posisi utang pada akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,13 persen. Angka ini juga meningkat dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,71 persen.

Kemenkeu menyatakan, rasio utang yang tercatat per akhir Juni 2024 ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Senin (29/7).

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturiy/ATM) di 7,98 tahun.

"Disiplinnya pemerintah mengelola utang turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan rating Sovereign Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan," katanya.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya 87,85 persen. Hingga akhir Juni 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.418,76 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Baca juga: TERIMA Laporan Helikopter Lagi Terjerat Tali Layangan di GWK! Ini yang Dilakukan Satpol PP Badung

Baca juga: KAUM Disabilitas Rawan Kehilangan Hak Suara, Mereka Kerap Dipengaruhi & Dimanfaatkan Orang!

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 5.967,70 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.732,71 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.234,99 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.451,07 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.091,63 triliun dan SBSN senilai Rp 359,44 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 12,15 persen dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Juni 2024 yang sebesar Rp 1.026,11 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,01 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 263,72 triliun, pinjaman multilateral Rp 600,47 triliun, dan pinjaman commercial bank sebesar Rp 123,83 triliun.

Sementara itu, tang luar negeri (ULN) Indonesia ke China terpantau terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan Data Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI) edisi Juli 2024, tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, ULN dari China terpantau langsung meningkat, yakni mencapai 7,86 miliar dolar AS, atau naik 27,8 persen dari ULN ke China sebesar 6,15 miliar dolar AS pada 2013, tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat.

Sementara itu, sejak 2013, ULN Indonesia ke China tercatat makin menanjak atau naik 271,71 persen dibandingkan posisi ULN terakhir mencapai 22,86 miliar dolar AS atau sekitar Rp 372,7 triliun.

Adapun porsi ULN Indonesia dari China berada di posisi keempat. Paling banyak berasal dari Singapura, kemudian disusul Amerika Serikat (AS), Jepang, China, dan Hong Kong.

ULN Indonesia dari Singapura tercatat sebesar 54,85 miliar dolar AS per Mei 2024, naik 9,15 persen dibandingkan 2013. Sementara itu, ULN Indonesia dari AS tercatat sebesar 27,6 miliar dolar AS pada Mei 2024, naik 173,27 persen dari 2013.

Kemudian, ULN dari Jepang mencapai 21,8 miliar dolar AS pada akhir Mei 2024, namun turun 33,54 persen dibandingkan tahun 2013.

Serta, ULN Indonesia dari Hong Kong mencapai 19,38 miliar dolar AS pada Mei 2024, naik drastis sebesar 302,1 persen dibandingkan 2013.

Khusus untuk utang luar negeri (ULN) pemerintah hingga Mei 2024 mencapai 191,0 miliar dolar AS, naik 67,12 persen dari 2013. Berdasarkan krediturnya, ULN pemerintah ke China mencapai 1,34 miliar dolar AS pada Mei 2024, naik 31,2 persen dari ULN pemerintah ke China sebesar 921 juta dolar AS pada 2013.

Untuk diketahui, ULN pemerintah ke China berada di urutan lima besar dari total ULN pemerintah ke berbagai negara. Posisi pertama yaitu ULN pemerintah ke Jepang mencapai 7,66 miliar dolar AS pada Mei 2024 atau turun 63,44 persen dari 2023 yang sebesar 20,95 miliar dolar AS.

Di posisi kedua, ULN pemerintah ke Prancis mencapai 4,37 miliar dolar AS atau naik 69,38 persen dari 2013 sebesar 2,58 miliar dolar AS. Di Posisi ketiga yakni ULN pemerintah ke Jerman mencapai 3,87 miliar dolar AS pada Mei 2024, atau naik 95,4 persen dari 2013 sebesar 1,98 miliar dolar AS.

Keempat, yakni ULN pemerintah ke Amerika lainnya mencapai 1,44 miliar dolar AS pada Mei 2024, atau naik 460,3 persen dari 2013 yang mencapai 257 juta dolar AS. Secara keseluruhan ULN Indonesia pada Mei 2024 mencapai 407,3 miliar dolar AS, naik 53,06 persen dari 2013 yang sebesar 266,1 miliar dolar AS.

Sebagai informasi, terdapat beberapa proyek di Indonesia yang dibiayai utang dari China. Diantaranya, pembangunan tol Medan-Kualanamu dibiayai utang luar negeri dari CEXIM-China sebesar 122,43 juta dolar AS.

Kemudian, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS atau Rp 18,6 triliun, dari sebelumnya sebesar 5,5 miliar dolar AS.

Pembengkakan biaya tersebut pun ditanggung oleh pihak Indonesia dan China di mana sebesar 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China. Bahkan, kabar terakhir, pemerintah juga akan membuat proyek kereta cepat dari Jakarta-Surabaya, yang juga akan bersumber utang dari China.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan, proyek perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tengah dibahas dengan China. Namun, ia belum menentukan akan menggandeng pihak China atau Jepang dalam proyek kereta cepat kali ini. Saat ini, proyek tersebut masih dalam proses studi pra-kelayakan (pre-feasibility study).(kontan)