Gusti Putu Artha: PDIP dan KIM di Bali Harus Bersatu, Punya Presiden serta Didukung Parlemen Lokal

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Belakangan ini kembali mencuat isu jika rekomendasi PDI Perjuangan untuk Pilgub Bali jatuh ke tangan I Nyoman Giri Prasta dan Bintang Puspayoga atau Giri - Bintang.

Jika ini benar, maka sosok Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tak bisa lagi menggunakan kendaraan PDI Perjuangan untuk Pilgub Bali.

Terkait hal itu, politisi dan mantan Komisioner KPU RI, I Gusti Putu Artha punya pandangan berbeda.

Dihubungi Rabu 31 Juli 2024, ia tak mau berbicara tentang sosok atau orang dalam Pilgub Bali ini.

Baca juga: Jaga Keamanan Jelang Pilkada Bali 2024, Polres Gianyar Intensifkan Patroli

"Kita jangan bicara orang dulu ya. Yang terpenting, bagaimana Pemilukada ini melahirkan pemimpin yang bisa bermanfaat secara produktif untuk kepentingan Bali secara keseluruhan, itu dulu," katanya.

Ketika berbicara soal produktivitas kepemimpin di Bali, menurutnya harus belajar dari pengalaman di era Gubernur Made Mangku Pastika.

Karena Bali butuh pemimpin yang diterima oleh pemerintah pusat tetapi didukung oleh parlemen lokal yang ada di Bali.

Sehingga menurutnya, PDIP dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Bali harus bersatu dan tidak boleh saling ngotot satu sama lain.

"Kalau saling berhadapan satu sama lain (PDIP dan KIM) maka menurut saya itu tidak akan melahirkan calon pemimpin yang bisa produktif untuk Bali," katanya.

Jika calon dari KIM yang menang, di pusat memang memiliki Presiden Prabowo tetapi akan mengalami kesulitan karena parlemen lokal dikuasai oleh PDI Perjuangan.

Sebaliknya jika calon PDIP yang menang, maka akan mengulang apa yang terjadi saat pemerintahan Made Mangku Pastika.

Di mana saat pemerintahannya tak punya Presiden yang separtai dan akhirnya banyak proyek di Bali yang tidak bisa jalan.

"Nah artinya apa? Kalau menurut saya, seluruh kekuatan partai politik yang ada di Bali silakan bersatu, melahirkan pemimpin yang tunggal kalau itu harus melawan kotak kosong tidak masalah," katanya.

Misalkan saja, kalau yang dijagokan PDIP misalnya Giri, maka dari KIM De Gadjah sehingga jadi Giri - Gadjah atau Giri - Mulia.

Jika yang didorong PDIP adalah Koster dan KIM De Gadjah, maka jadi Koster - Mulia.