Fraksi di DPRD Bangli Sampaikan Pandangan Umum RAPBD Perubahan 2024

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Eksekutif dan legislatif Kabupaten Bangli, Bali, terus mengebut tahapan penetapan RAPBD Perubahan 2024.

Seperti pada Jumat 2 Agustus 2024, mereka menggelar rapat paripurna sebanyak tiga kali.

Diawali Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Bangli.

Sidang pertama ini dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika.

Baca juga: Tidak Hanya Dilantik 5 Agustus 2024, Nanti Akan Ada Dua Pimpinan Sementara di DPRD Badung 

Hanya jeda dalam beberapa menit, sidang kedua pun berlangsung.

Sidang kali ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangli, Nyoman Budiada, dengan materi rapat pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD TA 2024.

Fraksi Demokrat dalam PU-nya menyampaikan mereka menghargai kerja keras eksekutif, sehingga mampu mengupayakan peningkatan pendapatan daerah yang semula Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,4 triliun.

Baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun penambahan signifikan dari pendapatan transfer antar daerah.

Partai Demokrat juga memberi atensi pada sisi belanja.

Adanya angka yang masih sangat besar pada belanja operasional, jika dibandingkan belanja modal.

Partai Demokrat Bangli menyarankan 3 aspek penting terkait APBD Perubahan, sebagai berikut: Agar seluruh OPD mengutamakan efesiensi terhadap segala kegiatan penggunaan anggaran dengan melakukan pengawasan internal, taat asas, sehingga setiap program terlaksana sesuai target dan sasaran. Agar setiap penggunaan anggaran senantiasa memprioritaskan kebutuhan masyarakat strata bawah, baik dari aspek ketersediaan pangan, papan, keterjangkauan pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

"Pengadaan pegawai hendaknya selalu disesuaikan dengan urgensi dan tuntutan IPTEK menuju pemenuhan pelayanan kepada masyarakat," demikian seperti yang dibacakan Ketua Fraksi Demokrat, I Made Sudiasa.

Dilanjutkan pandangan Fraksi Restorasi Hati Nurani, yang dibacakan I Ketut Guna.

Dalam hal ini, mereka meminta TAPD dan masing-masing OPD agar dapat lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi-aspirasi masyarakat, serta lebih mengutamakan kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin.

Selain itu, diharapkan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembayaran pembangunan daerah.

"Pada kesempatan ini pula kami tak henti hentinya mendorong pemerintah daerah, terus meningkatkan pendapatan daerah seiring perubahan arah perkembangan kondisi ekonomi yang semakin tumbuh, serta telah didukung dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ujar Guna.

Fraksi Golkar dalam hal ini, lebih menekankan pada penggalian sumber pendapatan lain.

Langkah ini penting untuk memaksimalkan potensi daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan mengoptimalkan pajak serta retribusi.

Upaya ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Bangli.

Fraksi Golkar memandang bahwa penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024 harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2024.

"Hal ini tentunya dilakukan untuk mewujudkan pelayanan efektif yang sesuai dengan harapan Krama Bangli secara merata," ujar Ketua Fraksi Golkar, I Nengah Darsana.

Lebih lanjut dijelaskan, Fraksi Golkar memandang bahwa Pemkab Bangli perlu memaksimalkan pelayanan sektor kesehatan dengan beberapa langkah strategis, baik dalam peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, serta penyediaan peralatan medis yang modern serta penambahan dan pelatihan tenaga medis untuk memastikan pelayanan yang profesional dan berkualitas.

"Serta melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program kesehatan guna memastikan efektivitas dan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Bangli juga perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pelayanan kesehatan mencapai seluruh lapisan masyarakat," tandasnya.

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa pihaknya memandang pentingnya alokasi anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PDIP seperti yang dibacakan Ketua Fraksi, Nengah Dwi Madya Yani menyampaikan pihaknya tetap mendukung dan mendorong Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak pada kebijakan pro rakyat, yang dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.

Pada agenda sidang ketiga yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bangli, Komang Carles beragendakan jawaban Pemda Bangli terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bangli.

Dalam jawaban yang disampaikan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, pada intinya menyerap semua pandangan umum tersebut, dan akan menerapkan untuk kemajuan Kabupaten Bangli. (weg)

Kumpulan Artikel Bangli