Program 3 Juta Rumah Mustahil Terwujud! Pengembang Sebut Perlu Buat Kementerian Perumahan

TRIBUN-BALI.COM  - Para stakeholder di sektor perumahan sepakat agar kementerian khusus perumahan kembali dibentuk yang terpisah dari kementerian urusan infrastruktur.

Kehadiran kementerian khusus dinilai mutlak jika pemerintah baru mendatang  ingin menuntaskan backlog rumah yang masih cukup tinggi melalui program besar membangun 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengatakan, pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran bukanlah program kaleng-kaleng, tetapi suatu rencana yang dahsyat karena butuh dukungan besar dari sisi penganggaran dan kebijakan.

“Oleh karena itu, program ini mustahil berjalan tanpa desk khusus. Kita tahu bahwa banyak ketentuan dan regulasi di sektor perumahan yang selama ini kontra- produktif bahkan tidak bersahabat dengan dunia usaha sehingga menghambat penyediaan perumahan,” kata di Selasa (20/8).

Baca juga: Turis Enggan Bayar Tagihan Makan di Nusa Penida Rp 1,2 Juta, BTB Sebut Tak Ada Aturannya!

Baca juga: Bali Waspadai Wabah Mpox! Penumpang Internasional Discreening Thermal Scanner di Bandara Ngurah Rai

Menurut Joko, program 3 juta rumah hanya akan terealisasi jika ada satu kementerian khusus memahami persoalan pembangunan perumahan. Ia menyebut ada tiga fungsi penting yang diemban kementerian perumahan, yakni pengatur koordinasi lintas sektoral, perencana program, serta sekaligus eksekutor.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Daniel Djumali menilai selama ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak fokus kepada masalah perumahan karena lebih banyak terkonsentrasi dengan urusan pembangunan infrastruktur.

 Padahal, kata dia, masalah di sektor perumahan masih banyak tidak terselesaikan karena Kementerian PUPR fokus pada infrastruktur, superti masalah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Tahun 2024, misalnya,  kuota FLPP hanya 166.000 dan diperkirakan akan habis pada Agustus ini. Daniel bilang, keterbatasan kuota fasilitas FLPP akan berdampak karena perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap sektor lainnya.

Ia juga sepakat bahwa program pembangunan 3 juta rumah akan dapat berhasil bila ada  kementerian khusus perumahan dan badan khusus perumahan.

 “Kementerian khusus perumahan juga bisa mengatasi kendala aturan dan perizinan yang saat ini masih menghambat pembangunan perumahan,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Aviv Mustaghvirin berpendapat bahwa saat ini kementerian yang mengurusi kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan dan sandang sudah ada, namun yang menangani urusan papan tidak ada. Hal itu yang menyebabkan backlog perumahan sulit terselesaikan.

“Soal perumahan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Himperra merekomendasikan untuk dihidupkan kembali kementerian perumahan rakyat. Tanpa kementerian khusus, maka sulit sekali untuk mewujudkan program 3 juta rumah tersebut,” kata Aviv.

Aviv mengatakan, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam pembangunan perumahan terlebih dari sisi kebijakan diantaranya untuk mengendalikan harga tanah yang semakin tinggi di perkotaan. Akibatnya, lokasi perumahan subsidi semakin jauh dari pusat aktivitas masyarakat.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya), Andriliwan Muhamad menegaskan bahwa program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan mampu mengurangi backlog perumahan di Indonesia. 

Appernas Jaya mendukung program positif ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.