Jabatan Berakhir, Ngurah Ambara Minta DPD RI Selanjutnya Perjuangkan Otonomi Fiskal untuk Bali

Jabatan Berakhir, Ngurah Ambara Minta DPD RI Selanjutnya Perjuangkan Otonomi Fiskal untuk Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Komite 1 DPD RI menggelar acara perpisahan di Hotel Fairfield Marriott Kuta, Bali. 

Acara ini dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPD RI serta anggota Komite 1 DPD RI periode 2019-2024 dan juga anggota komite 1 DPD RI 2019-2024 yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dalam kesempatan itu, anggota DPD RI yang mencalonkan diri dalam Pilkada diminta untuk menyampaikan harapan dan visi mereka kepada calon-calon pemimpin DPD RI yang baru.

Baca juga: Ipat Pakai ‘Baju Merah’ ke DPD PDIP Bali, Koordinasi Persiapan Deklarasi dan Pendaftaran ke KPU

Salah satu pembicara dalam acara tersebut adalah Gede Ngurah Ambara Putra yang saat ini juga maju sebagai calon Wali Kota Denpasar.

Dalam kesempatan itu, Ambara Putra menekankan terkait dengam otonomi fiskal bagi daerah yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) termasuk Bali.

Ambara menekankan bahwa otonomi daerah di Bali saat ini kurang sempurna jika tidak diikuti dengan otonomi fiskal.

Baca juga: Golkar Denpasar Dukung Bahlil Lahadalia Jadi Ketum Golkar, Wandhira: Segaris DPP dan DPD I

"Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kita memiliki sumber daya budaya yang unik, yang menjadi daya tarik pariwisata."

"Sekitar 70 persen dari produk domestik bruto Bali, yang mencapai 275 triliun rupiah pada tahun 2023, sangat bergantung pada sektor ini," kata Ambara, Kamis 12 September 2024.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan harapannya agar anggota DPD RI yang terpilih dapat memperjuangkan dan mewujudkan otonomi fiskal di setiap daerah, terutama di Bali. 

Baca juga: Golkar Denpasar Dukung Bahlil Lahadalia Jadi Ketum Golkar, Wandhira: Segaris DPP dan DPD I

"Dengan adanya otonomi fiskal atau fiskal yang otonom, pemerintah daerah dan masyarakat akan dapat memperjuangkan dana bagi hasil yang lebih besar dan kemandirian," katanya.

Karena baginya, otonomi fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. 

Dengan demikian akan dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Hal ini penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pelestarian budaya yang selama ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Bali. 

Baca juga: Anggaran Penanganan Narkoba Turun Drastis, DPD RI Bali Bawa Masalah Narkotika ke Sidang di Ibu Kota

"Dukungan dana yang besar ini sangat diperlukan demi keberlangsungan pelestarian budaya kita,” ujarnya.

Dengan adanya otonomi fiskal ini, menurut Ambara daerah akan bisa lebih responsif dalam pengelolaan daerah.

Termasuk dalam pembenahan infrastruktur di Bali. (*)

Berita lainnya di DPD RI