bisnis

Total Transaksi Rp1,1 Triliun di Bali, Bank Indonesia Sasar Kabupaten yang Belum Optimalkan QRIS

Erwin mengatakan, kedepannya ia melihat bahwa akselerasi dari QRIS ini harus terus ditingkatkan mengingat konsentrasi dari QRIS ini.

KONTAN/Carolus Agus Waluyo
PEMBAYARAN - Konsumen melakukan pembayaran dengan memindai QRIS di salah satu kedai kopi di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (18/5/2023). Kepala Perwakilan BI Bali, Erwin Suryadimaja mengatakan, di Bali terdapat 850 ribu merchant dengan 1 juta pengguna QRIS. 

TRIBUN-BALI.COM  — Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali meng-update jumlah pengguna QRIS di Bali. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja mengatakan terdapat 1 juta pengguna QRIS di Bali.

“Dari sisi transaksinya tumbuh besar 7,59 juta transaksi yang sudah ditransaksikan melalui QRIS dan nominalnya juga tumbuh besar, yaitu sebesar Rp 1,1 trilun berdasarkan data. Jumlah merchant 850 ribu,” kata Erwin pada acara Ngeraos Sareng Media yang diadakan di Nusa Lembongan, Klungkung, Kamis (12/9) lalu.

Erwin mengatakan, kedepannya ia melihat bahwa akselerasi dari QRIS ini harus terus ditingkatkan mengingat konsentrasi dari QRIS ini masih di kota-kota besar.

Kabupaten/kota lain juga harus diberi edukasi dan perluas aksetrasi QRIS. “Di Buleleng, Jembrana, dan Klungkung ini sama-sama kita dorong penggunaan QRIS bersama perbankan, juga dukungan Pemda,” imbuhnya.

Baca juga: Kelurahan Peguyangan Denpasar Tanggulangi AIDS dan Narkoba Lewat Banjar

Baca juga: VIRAL Siswi SMK PGRI 6 Tattooan & Joget di Kelas, Sekolah Sebut Sudah Pernah Buat Masalah Sebelumnya

Untuk digitalisasi, kata Erwin, pihaknya juga mendorong untuk penggunaan kartu kredit Indonesia di dalam pembelanjaan transaksi pemerintah. Menurutnya, password untuk pertumbuhan ekonomi Bali adalah terus memperkuat pariwisata dengan quality tourism.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai asosiasi untuk memberikan masukan terbaiknya demi peningkatan quality tourism. Selain itu juga, perlu dilakukan pendorongan pada sektor pertanian agar terus kuat dan memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Bali dan digitalisasi.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Gusti Agung Diah Utari mengatakan, untuk keterhubungan dengan QRIS sebetulnya semua kabupaten/kota sudah ada pengguna QRIS maupun merchant-nya. Jadi pengguna QRIS dengan total 1 juta itu sudah tersebar di seluruh Provinsi Bali. Juga dengan jumlah merchant 850 ribu.

Diakuinya, sebaran QRIS ini memang tidak merata. Jika dilihat di Buleleng kalau dari seluruh merchant Buleleng kontribusinya 7 persen, Bangli kontribusinya 2 persen. Sehingga QRIS ini memang terkonsenterasi di beberapa wilayah perkotaan, seperti Kota Denpasar 42 persen dan Badung 26 persen.

“Artinya semua sudah terhubung dengan QRIS. Kita terus mendorong untuk wilayah-wilayah yang masih sedikit agar memperluas merchant dan penggunanya agar semua pengguna merata. Makanya kita selalu edukasi dan roadshow ke kabupaten-kabupaten tujuannya agar kita dapat pengguna baru,” kata Diah.

Sementara itu dalam QRIS ada istilah merchat discount rate dimana biaya itu dikenakan pada merchant. Bank akan mengenakan pada merchant setiap transaksi menggunakan QRIS, tapi jumlahnya tidak sebesar biaya lain. Kalau nasabah, itu tidak dikenakan biaya tambahan tersebut.

“Kalau misalnya nasabah dikenakan biaya tambahan atas penggunaan QRIS itu pasti dari merchant-nya. Katakan saja padsamerchant tersebut bahwa (pengenaan biaya tambahan) itu melanggar aturan,” katanya. (sar)

Perlu Sosialisasi dan Edukasi

KETUA Umum Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi), Wahid mendorong penggunaan transaksi digital QRIS di kalangan pedagang kelontong. Namun, ia menilai diperlukan sosialisasi yang lebih masif, terutama di kalangan masyarakat bawah.

Menurut Wahid, QRIS mempermudah transaksi bagi pengusaha kelontong sehingga diharapkan penggunaannya semakin meluas. “Dengan QRIS, tak perlu lagi mencari uang kembalian. Nominal pembayaran akan sesuai dengan jumlah pembelian,” kata Wahid dalam keterangannya Jumat (13/9) lalu.

Meski demikian, Wahid mengakui masih banyak pelaku usaha kelontong yang belum memahami cara menggunakan QRIS. "Banyak pemilik toko kecil dan UMKM yang belum familiar dengan penggunaannya. Ini PR besar bagi pemerintah," jelas Wahid.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved