Bawaslu Bangli Harap Partisipasi Masyarakat Awasi Pilkada Serentak 2024

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangli, Bali menggelar sosialisasi pengawasan pemilih partisipatif di Kabupaten Bangli dalam Pilkada 2024, Rabu 18 September 2024.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya peran mereka untuk mengawal Pilkada 2024 berjalan kondusif, dan bebas dari pelanggaran yang dalam mencoreng citra penyelenggaraan pemilihan di Bangli. 

Komisioner Bawaslu Bangli, I Putu Pratama Pujawan menjelaskan, sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan.

Baca juga: VIRAL Video Joget dan Tatonya di TikTok, Siswi SMK PGRI 6 Denpasar Bikin Pernyataan Siap Dikeluarkan

"Supaya masyarakat aktif mengawasi wilayahnya masing-masing dari pelanggaran. Kami di Bawaslu telah melakukan sosialisasi. Kami kumpulkan kepala desa, ASN supaya tidak ada ASN yang berkampanye. Dan kita temukan 1 dan telah direspon KASN (Komisi Aparatur Sipil Negera)," ujarnya.

Pujawa mengatakan, dalam beberapa hari lagi Pilkada 2024 ini akan memasuki tahap kampanye. Tentunya, akan ada pihak-pihak yang akan melakukan kampanye atau pengumpulan dukungan ke wilayah adat. Terkait itu, kata dia, figur tak bisa berkampanye begitu saja. Namun sebelumnya, mereka harus melaporkan kegiatan tersebut ke pihak kepolisian, lalu ditembuskan ke KPU dan Bawaslu.

Baca juga: Dosen Laporkan Suaminya Tewas Kecelakaan, Belakangan Terungkap Ternyata Pembunuhan

"Terkait kampanye di wilayah desa adat, dia harus menyerahkan data tim kampanye, juru kampanye, dll diinformasikan pada jajaran kepolisian lalu ditembuskan pada KPU dan Bawaslu," ujarnya.

Dalam mengawasi pelanggaran, Pujawan mengatakan bahwa pihaknya telah menyebarkan 50 orang pengawas, dan identitas merekapun tidak diungkap, untuk menjamin kemudahan yang bersangkutan mengumpulkan informasi. "50 orang pengawas telah disebar. Kalau ada dugaan pelanggaran, akan langsung ditindaklanjuti," ujarnya. 

Bawaslu meminta masyarakat agar memberikan keadilan yang sama pada setiap paslon, agar tak sampai muncul permasalahan pembatasan paslon dalam berkampanye. Sebab hal tersebut juga dinilai akan dapat memicu terganggunya kondusifitas wilayah. "Kami mengimbau masyarakat agar memberikan kesempatan yang sama pada setiap paslon yang akan ditetapkan oleh KPU," ujarnya. (*)