Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100 101 102 103, Tugas Mandiri: Perencanaan Produk Undang-undang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 10 SMA halaman 100 101 102 103.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 101

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 102

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 103

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 96 97 98, Uji Kompetensi

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, membahas pada bagian materi Hubungan Antarregulasi.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10

Simak kunci jawaban selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100 101 102 103

Soal Halaman 100 101 102

Tugas Mandiri 4.1

Untuk lebih memahami penguasaan tentang makna otonomi daerah, jawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Tabel 4.2.

Jawaban:

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?

3. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah?

4. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan?

5. Mengapa saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya? Apa penyebabnya?

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 100 101 102

1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini tampaknya sudah lebih baik dari yang sebelumnya.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 99 100, Uji Kompetensi: Uraian

Walaupun belum sepenuhnya sempurna, pelaksanaan otonomi daerah sudah berlangsung baik di beberapa wilayah.

Terdapat kebijakan-kebijakan yang bisa berpihak kepada masyarakat daerah.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan tersebut.

Masyarakat turut melaksanakan serta menggunakan alat-alat yang tepat.

Selain itu informasi berjenjang dari Gubernur dan Kepala Desa, kita juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan sosialisasi program otonomi daerah.

3. Jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah maka semua akan terpengaruh.

Karena pelaksanaan otonomi daerah juga dipengaruhi oleh pemimpin maupun rakyat.

Jadi, jika masyarakat atau rakyatnya pasif, maka otonomi daerah juga tidak berjalan dengan baik.

Program dalam pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar bisa terlaksana dengan baik.

4. Oknum pejabat daerah sering menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan otonomi daerah karena merasa memiliki andil dan kuasa.

Mereka beranggapan bahwa pejabat daerah memiliki kekuasaan besar, sehingga mereka sering menyalahgunakannya demi kebutuhan pribadi dan keluarga mereka saja.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 105 106, Kurikulum Merdeka: Jenis-jenis Norma

5. Banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di derahnya, karena mereka lupa terhadap batas hak dan kewajiban mereka selama menjabat.

Penyebab utama adanya kasus korupsi biasanya karena tingginya biaya politik yang mereka keluarkan.

Maka ketika mereka menjabat, mereka berupaya agar uang yang mereka pernah keluarkan bisa kembali.

Dan mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya.

Soal Halaman 103

Uji Pemahaman

1. Sebutkan produk perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah!

2. Menurut kalian, apakah masyarakat terlibat dalam perencanaan berbagai produk perundang-undangan?

3. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

4. Isilah tabel berikut ini. (pada buku)

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 103

1. Jawaban:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4) Peraturan Pemerintah;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi; dan

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 107 108 109 Kurikulum Merdeka: Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Ya, masyarakat bisa terlibat dalam pembuatan atau perencanaan berbagai produk perundang-undangan.

Masyarakat bisa memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembuatan atau perencanaan peraturan perundang-undangan.

Misalnya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kunjungan Kerja, Sosialisasi, juga melalui forum-forum seminar, lokakarya atau diskusi.

3. Bagaimana seharusnya sikap masyarakat setelah mengetahui berbagai jenis perundang-undangan?

Sikap masyarakat setelah mengetahui adanya berbagai jenis perundang-undangan yaitu mempelajari, menjalankan, dan menaatinya.

4. Isilah tabel berikut ini. (pada buku)

a. Sebutkan kata kunci materi hari ini: Peraturan Perundang-undangan

b. Sebutkan 2 perundang-undangan yang telah kalian baca:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Peraturan Pemerintah (PP)

c. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berbagai macam perundang-undangan: Mentaati, menjalankan, dan menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 10.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.