Baru 106 Hotel Berbintang Tersertifikasi, Kesiapsiagaan Hadapi Bencana di Bali

Pastikan Kesiapsiagaan Fisik Infrastruktur bangunan di kawasan rawan bencana harus dirancang untuk menahan gempa dan risiko lainnya. “Kalau kita tahu daerah kita berpotensi gempa, maka ketika membangun hotel, kita harus buat sedemikian rupa supaya struktur bangunan itu memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana," imbuhnya.

Siapkan Jalur dan Peralatan Evakuasi Jalur evakuasi harus jelas dan peralatan seperti sirine tsunami perlu tersedia dan diuji secara berkala. “Teman-teman industri pariwisata yang sebagian besar akomodasinya ada di pinggir pantai harus memiliki kesiapsiagaan yang baik, termasuk peralatan evakuasi, ketersediaan logistik, dan tempat evakuasi yang jelas," katanya.

Edukasi dan Latihan Rutin Pengetahuan dan simulasi rutin sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. “Setiap tanggal 26 kita lakukan simulasi. Kemudian sirine tsunami pun kita uji coba setiap tanggal 26 juga. Jadi nanti masyarakat di pinggir pantai akan terbiasa," katanya. (sar)

Dorong Semua Tersertifikasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bali kembali menambah catatan hotel atau akomodasi pariwisata yang tersertifikasi siap siaga bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Made Rentin menyebutkan, saat ini sudah ada 106 akomodasi tersertifikasi setelah baru saja ditambah tujuh hotel yang lolos. “Ada 106 total keseluruhan dari 498 hotel berbintang, fokus pertama kami hotel berbintang,” kata dia di Denpasar, Jumat (27/9).

Adapun tujuh hotel yang baru saja mendapat sertifikasi siap siaga bencana yaitu Anantara Uluwatu Bali Resort Hotel, Hotel Sanur Resort Watu Jimbar, Hotel Ibis Style Bali Legian, The Edge Bali Uluwatu, Hotel Plagoo Holiday, Ibis Style Denpasar, Hotel Ibis Bali Kuta, dan Grand Mercure Seminyak.

Rentin mengatakan Pemprov Bali mendorong agar seluruh akomodasi pariwisata memperhatikan kesiapsiagaan bencana, khususnya hotel berbintang. “Itu karena sering menjadi tempat kegiatan bertaraf internasional, termasuk rakor-rakor nasional dilaksanakan di Bali bertempat di hotel-hotel tersebut, kami fokus ke hotel ini,” ujarnya.

Meskipun tujuh hotel tambahan tersebut telah tersertifikasi, BPBD Bali memberi sejumlah catatan seperti pemasangan rambu jalur evakuasi yang kurang, pewarnaan rambu, serta jumlah personel pengamanan.

“Secara akses pandangan wisatawan terhadap rambu belum cukup lengkap, dan dari sisi pewarnaan karena ada peraturan Kepala BNPB yang terbaru, dulu berwarna hijau sekarang diharapkan berwarna biru salah satunya. Kedua, dari sisi jumlah personel pengamanan harus ada perbandingan ideal antara kapasitas hotel dengan jumlah personel dari sisi pengamanan,” ujarnya.

Terdapat tiga hotel yang mendapat catatan, namun pihak hotel telah membuat surat pernyataan dalam waktu maksimal 1,5 tahun melengkapi personel agar ideal dengan kapasitas akomodasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah maupun aparat, namun semua orang.

Apalagi, kata dia, Bali memiliki potensi kebencanaan dan salah satu sektor penopang ekonominya adalah pariwisata, sehingga ketika terjadi bencana yang memberi dampak ke wisatawan akan mengganggu pariwisata itu sendiri.

“Teman-teman industri pariwisata yang sebagian besar akomodasinya ada di pinggir pantai harus memiliki kesiapsiagaan yang baik, karena dengan kesiapsiagaan yang baik seperti pengetahuannya baik, struktur fisiknya baik, peralatan-peralatan evakuasinya baik, kemudian logistiknya untuk menghadapi bencana cukup, maka risiko dari bencana gempa dan tsunami bisa kita perkecil,” kata dia. (ant)