PERINGATAN Kapolda Bali Bagi Anggotanya yang Terlibat Politik Praktis, Warga Silahkan Lapor!

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menyikapi isu netralitas TNI-Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya tegas menyatakan anggotanya harus menjaga netralitas yang menjadi harga mati tidak boleh ada yang sampai terlibat politik praktis. 

Hal ini disampaikan Kapolda Bali saat menggelar tatap muka dengan pimpinan redaksi, wartawan media cetak, elektronik dan media online di Gedung Presisi Polda Bali, Denpasar, Bali, pada Rabu 2 Oktober 2024.

Baca juga: KONDISI TERKINI Nissa Vimala, Gadis 21 Tahun yang Dihantam Feroza Kecepatan Tinggi di Buleleng

"Netralitas harga mati sudah sesuai dengan undang-undang yang dijabarkan melalui telegram bahkan sebelum Pilpres dan Pileg lalu, Pilkada pun sudah dipersiapkan, kami di Polda harus netral," tegasnya. 

Kapolda Bali menjelaskan bahwa sudah dijabarkan kepada anggota bahwa salah satu tindakan yang diatur untuk menyikapi netralitas ada pada cara memberikan salam. 

Baca juga: TUBUH Mahasiswa Lengket di Pantat Truk, Kecelakaan Tragis di By Pass Ida Bagus Mantra

"Kami tidak boleh salam berkaitan angka 1, 2, 3, yang diperkenankan adalah seperti salam Presisi, khawatirnya diplesetkan, dipersepsikan keliru," bebernya. 

Irjen Pol Daniel juga menegaskan bakal memberikan sanksi dari ringan hingga berat siapapun anggota yang melanggar kode etik disiplin di tahun politik hingga tindak pidana politik praktis, seperti money politik dan lain sebagainya. 

"Apabila anggota tersebut terlibat ada sanksi menanti kode etik disiplin bahkan pidana jika terlibat politik praktis money politik dan sebagainya, kena gakkum dan pidana umum," ujar Kapolda. 

Apabila ada indikasi anggota instansi dengan seragam cokelat ini terlibat dalam politik praktis, warga yang mengetahui tidak perlu segan untuk melapor ke kantor polisi agar ditindaklanjuti. 

"Cukup keras kami tekankan netralitas harga mati tidak boleh ditawar lagi, apabila mengetahui anggota tidak netral silakan lapor akan kami proses, dibuktikan, ada kosekuensi yang diterima," pungkasnya. (*)