Pemikiran Friedrich Karl Von Savigny, Lahirnya Pancasila dan pemikiran Soepomo

Setelah Indonesia merdeka, banyak studi hukum ketatanegaraan menilai Pemerintahan Orde Baru merupakan penerjemahan paling sempurna dari gagasan yang diajukan oleh Soepomo. 

Soepomo seorang bangsawan Jawa keturunan darah biru dari Keraton Kasunanan Surakarta, sangat memahami kontek sistem manunggal Kawuloning Gusti dalam suatu pemerintahan feodal Jawa.

Merupakan penyatuan antara rakyat dan pemimpin yang bisa membentuk suatu masyarakat yang harmonis berdasar karakteristik masyarakat Indonesia. Sebenarnya inspirasi dari Soepomo didapat dari model pemerintahan desa-desa kuno di Jawa, seperti yang tertulis dalam Kitab Kakawin Nagara Kertagama. 

Para ahli hukum tatanegara berpendapat, dalam kajian penelitiannya bahwa Soepomo, mengambil konsep pemikiran dari tiga filsuf pada abad 18 dan 19, yakni Benedict Spinoza, Adam Muller dan Georg W .F. Hegel.

Sebagai terjemahan dari ketertarikan seorang Soepomo menyangkut sistem pemerintahan Jepang dalam bentuk Tenno - Haika dan Jerman saat itu. Padahal model Jepang sebagai negara feodal dengan raja sebagai poros paling atas kekuasaan dianggap oleh Soepomo, sama persis dengan sistem Kepemimpinan dalam pemerintahan di Jawa yang menggunakan model Kawulo Manunggaling Gusti.

Dalam praktek pemerintahan kerajaan Mataram Islam di Jawa yang mengadopsi sistem pemerintahan pada Kerajaan Majapahit, dimana Raja sebagai Gusti atau kepala negara dengan perangkat wakilnya Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 

Soepomo menolak konsep individualisme Barat, sesuai rujukan dari filsuf Inggris, Jeremy Bentham.  

Menurut Soepomo, konsep individualitas ala barat bertentangan dengan struktur masyarakat desa, yang merupakan soko guru untuk cermin struktur masyarakat yang lebih luas dalam Negara yang bentuk paling ideal dan orisinil adalah dari sistem penyatuan antara Kawulo (Rakyat) dengan Pemimpin (Gusti) . 

Masyarakat Desa Adat merupakan referensi paling sempurna dan orisinil bagi Soepomo dalam sistem pemerintahan kita dari sudut sistem ketatanegaraan. Dimana dalam negara integralislis ala Pemerintahan Desa tidak ada pertentangan dan selalu ada Harmono kepentingan. Ini karena negara dikelola secara kekeluargaan layaknya sebuah keluarga harmonis. Negara Integralistik  dalam perspektif  Soepomo berakar dari struktur sosial masyarakat desa, dimana setiap orang dan golongan memiliki tempat dan kewajiban sendiri-sendiri sesuai kodratnya.

Marsilam Simanjuntak  dalam bukunya dari hasil studi yang sangat impresif soal konsep negara Integralistik, menguraikan bagaima Sorpomo "membayangkan" dalam hal sistem dan ketatanegaraan. Marsilam Simanjuntak fokus pada kohesitas gagasan Soepomo dengan pemikiran Hegel. 

Menurut penulis, aliran dan pendapat  dari Benedict Spinoza dan Adam Muller serta Georg W.F .Hegel, bukan merupakan rujukan dan pengaruh terhadap Soepomo dalam mengusulkan ide negara Integralistik, dimana sebagai seorang bangsawan Keraton Kasunanan Surakarta, Soepomo mengambil contoh dari kehidupan sistem pemerintahan kerajaan Mataram Islam dan Majapahit dalam pemerintah desa-desa adat, yang di komseptualkan dalam sistem terbentuk nya sebuah negara baru yang bernama Indonesia. Kebetulan karena lulusan pendidikan hukum di Belanda, referensi para filsuf Eropa pada abad ke- 18  dan 19  hanya sebagai perbandingan pandangan. 

Pada era kini dalam era reformasi, ide terbentuk nya negara Integralistik dari Soepomo dan tulisan dari Mpu Tantular dalam Kakawin Nagara Kertagama yang menggambarkan situasi dan sistem kekuasaan saat itu dan terbentuk nya Kontitusi dan Dasar Negara Pancasila saat Indonesia Merdeka. Masa reformasi dirombak total  melalui amandemen hingga ke empat kali. 

Pada masa orde baru memang tidak selalu sempurna, wajar ada kekurangan, dalam doktrinisasi politik contohnya. Institusi TNI saat itu menjadi Dwi fungsi ABRI, yang bukan lagi sebagai alat pertahanan dan keamanan tapi juga sekaligus alat politik, ini yang harus diperbaiki, bukan seperti mengejar tikus dalam lumbung padi, bukan tikusnya yang di bunuh tapi justru lumbungnya yang dibakar, ini kan aneh. 

Sebagai penjelmaan suara bagi seluruh rakyat, ada lembaga tertinggi yang namanya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang dulu merupakan dewan rembuk Desa Adat, yang memberikan keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat. Terdiri dari wakil tetua adat, tetua agama, wakil pemuda, wakil perangkat pemerintahan desa, itulah yang disebut rembuk Desa. 

Demikian juga MPR yang susunan anggotanya terdiri dari Seluruh anggauta DPR RI, wakil golongan yaitu golongan  dari perwakilan agama seluruh Tanah air, wakil dari organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda dan wakil daerah yang mewakili daerah masing-masing, ada Gubernur, Bupati, Walikota dan sebagainya, yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat melalui perwakilan.