Skema Penurunan Harga Tiket Pesawat! Dimulai per Oktober Ini untuk Penerbangan Domestik

TRIBUN-BALI.COM - Harga tiket pesawat penerbangan domestik turun per Oktober bulan ini. Pemerintah mengungkapkan skema penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera memutuskan penurunan harga tiket Oktober 2024. Skemanya melibatkan penyesuaian pajak dan penangguhan bea impor.

"Ada PPN atau jenis pajak yang disesuaikan, bea masuk yang ditangguhkan. Harapannya, ini juga berdampak pada avtur yang harganya lebih terjangkau," ujarnya usai kunjungan kerja di Taman Kyai Langgeng (TKL) Ecopark, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (6/10).

Baca juga: Kunjungi Pasar Rakyat Taman Ayun, Paslon AdiCipta Coba Ayunan Jantra & Kuliner, Komitmenkan UMKM

Baca juga: Dukung Kegiatan Anak Muda, Suyasa Sempatkan Diri Hadiri Festival Cinta di Kuta

Keputusan tersebut akan diimplementasikan oleh pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Kalau kami bisa mewujudkan ini segera, ini merupakan hadiah dari 100 hari pemerintahan Pak Prabowo," imbuhnya.

Ia mengatakan, selama ini, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan tingginya harga tiket domestik. Faktor Pertama, kata Sandiaga adanya pajak berlapis untuk tiket pesawat.

Faktor kedua, penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) dan bea impor untuk suku cadang pesawat. Faktor ketiga, harga bahan bakar avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding rata-rata harga di negara-negara ASEAN.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Rusdi Kirana mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan mahalnya harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, tingginya biaya tiket disebabkan oleh beberapa elemen, antara lain avtur, pajak pertambahan nilai (PPN), dan impor suku cadang.

"Dianggap mahal karena harga jual. Harga jual terdiri dari cost dari biaya. Biaya itu ada avtur, ada PPN, ada impor sparepart, ada biaya-biaya lain, mata uang asing dan segala macam," ungkap Rusdi saat ditemui di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pendiri Lion Group ini menekankan pentingnya kolaborasi antara maskapai dan penyedia suku cadang. Ia berharap agar PPN untuk maskapai penerbangan dapat disamakan dengan transportasi darat dan laut yang tidak dikenakan PPN.

"Nah ini harus bersama-sama. Tidak bisa hanya disatukan si airline-nya atau si supplier-nya. Ini mesti duduk bareng, bagaimana kita yang namanya PPN itu kalau darat, laut tidak ada PPN. Bagaimana udara juga dibikinnya enggak sama. Itu saja sudah 10 persen, kemudian minyak," ujarnya.

Rusdi juga menyampaikan beberapa langkah yang dapat diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Pertama, perlu adanya keseimbangan harga avtur. Selanjutnya, terkait PPN dan impor suku cadang yang dikenakan bea.

"Seandainya dibebaskan bea seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, hampir semua negara membebaskan, itu akan terjadi para pengusaha yang mampu memperbaiki komponen. Dengan demikian, biaya dapat turun sehingga pengaruh valuta asing tidak sebesar yang sekarang," tuturnya.

Sebelumnya, Menparekraf memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menurunkan harga tiket pesawat. Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga, beberapa waktu lalu.

Kemenparekraf mengakui tingginya harga tiket pesawat, terutama untuk penerbangan domestik, menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. (kompas.com)