BERAS SPHP Bulog Kurang Laku, Bapanas Sebut Dampak Gerakan Pangan Murah

TRIBUN-BALI.COM  - Badan Pangan Nasional (Bapanas) blak-blakan adanya penurunan minat pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di mitra kios pangan pemerintah.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis menyebut, penurunan minat konsumen membeli beras SPHP ini karena harga beras SPHP yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan TNI-Polri lebih murah jika dibandingkan dengan kios pangan lainnya. 

“Dalam hal ini beras SPHP yang terdapat pada GPM TNI Polri dijual dengan harga setara Af (harga ambil) gudang sehingga menyulitkan mitra lainnya dalam menjual beras SPHP di atas harga tersebut,” kata Nita dalam rakor pengendalian inflasi dipantau secara daring, Selasa (7/10). 

Baca juga: EKONOMI Digital ASEAN Bisa Tembus USD 2 Triliun di 2030, Simak Alasannya Berikut Ini

Baca juga: TEWAS Penumpang Pikap Usai Tabrak Pantat Truk yang Mogok di Kuwum Mengwi, Diduga Tak Perhatian 

Untuk itu, pihaknya mengimbau agar mitra kios pangan lainnya melakukan koordinasi agar terjadi kesepahaman terkait harga beras SPHP. “Perlu koordinasi antara masing-masing mitra penyaluran agar tidak terjadi selisih paham dalam harga dan mekanisme penjualan beras SPHP,” ujarnya.

Bapanas juga memastikan penyaluran beras oleh Perum Bulog berjalan sesuai dengan penugasan resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus menstabilkan pasokan beras di tengah dinamika harga pangan. 

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga beras SPHP yang dijual Bulog tidak mengalami perubahan.

“Saat ini intervensi stabilisasi pangan kita gencarkan. Bersama seluruh stakeholder terkait, kami terus menyalurkan beras SPHP. Harganya tetap, yakni Rp 12.500/kg untuk zona 1, Rp 13.100/kg untuk zona 2, dan Rp 13.500/kg untuk zona 3,” ujar Arief dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Arief menambahkan, harga SPHP yang lebih murah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium merupakan hasil keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kemenko Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait.  

Adapun HET beras medium ditetapkan sebesar Rp 13.500/kg untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi), Rp 14.000/kg untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan), serta Rp 15.500/kg untuk zona 3 (Maluku dan Papua).

“Semua kebijakan harga ini merupakan hasil kesepakatan Rakortas, bukan keputusan sepihak. Dengan begitu, penetapan harga tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan petani, pedagang, dan konsumen,” jelas Arief.

Ia menegaskan, kebijakan penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Sementara itu, program SPHP terus digencarkan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras. Hingga 4 September 2025, realisasi distribusi beras SPHP secara nasional telah mencapai 323.000 ton atau sekitar 24,85 persen dari target 1,4 juta ton hingga akhir tahun.

Meski demikian, harga beras medium di tingkat konsumen masih terpantau di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 14.085 per kilogram (kg) dibandingkan HET nasional Rp 13.500 per kg. Dari sisi distribusi, PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menjadi salah satu ritel modern dengan penyaluran SPHP terbesar. 

Marcomm Executive Director Indomaret Bastari Akmal mengatakan, total realisasi distribusi beras SPHP di jaringan Indomaret hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 1.500 ton secara nasional. “Jumlah ini merupakan yang terbesar dibandingkan ritel modern lainnya,” ujarnya.

Untuk memastikan penyaluran lebih merata, Indomaret menerapkan kebijakan pembatasan pembelian maksimal dua pcs per konsumen. “Dengan kebijakan ini, diharapkan beras SPHP bisa menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Bastari.