Dari 6.795 TPS di Bali, Ada 14 TPS Sangat Rawan dan 1.796 Rawan, 2.349 Personel Polisi Dikerahkan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Personel Polda Bali mulai melakukan pergeseran pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara melalui apel yang dipimpin oleh Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya.

Apel pergeseran personel digelar di Lapangan Iptu Soetardjo Mako Satuan Brimob Polda Bali, Tohpati, Denpasar, Bali, pada Senin 25 November 2024. 

Baca juga: Pilkada Bali Dari 6.795 TPS Ada 14 TPS Sangat Rawan & 1.796 Rawan, 2.349 Personel Polda Bali Digeser

Kapolda Bali juga melakukan pengecekan satu persatu kesiapan personel, sarana dan prasarana dalam rangka Serpas Pam TPS BKO ke Polres/ta jajaran serta menjadi sarana konsolidasi.

Dalam mengamankan tahap pemungutan dan penghitungan suara Pilkada, Polda Bali menerjunkan sebanyak 2.349 personil yang terdiri dari 1.162 personel pengamanan TPS, 493 personil Satgas Ops, 469 personil disiagakan pada Poskotis diseluruh Wilkum Bali yang berfungsi untuk mengantisipasi kejadian kontijensi.

Baca juga: Logistik Pilkada Serentak 2024 di Badung Mulai Didistribusikan, Polresta Denpasar Dukung Pengamanan 

Dan 225 personil Power on hand Kapolda Bali yang sewaktu-waktu siap diterjunkan untuk membackup wilayah yang memerlukan bantuan personel pengamanan.

Selain itu, Polda Bali telah berkoordinasi dengan Kodam/IX Udayana dan Korem 163/Wirasatya terkait dukungan TNI sebanyak 1.319 personel dalam rangka pengamanan tahap pemungutan suara.

Untuk diketahui di Bali terdapat sebanyak 6.795 TPS yang terdiri dari 14 TPS dengan kategori sangat rawan, 1.796 TPS dengan kategori rawan dan 4.985 TPS dengan kategori kurang rawan.

Dengan kehadiran sebanyak 1.162 personel Polda Bali yang melaksanakan BKO ke TPS di seluruh wilayah Bali diharapkan dapat mempertebal dan menambah kekuatan personil Polres/ta jajaran dalam mengamankan pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti.

Dalam tugas pengamanan TPS dalam Pilkada Serentak, Kapolda Bali menegaskan, tugas pokok, fungsi dan netralitas Polri khususnya yang terlibat Operasi Mantap Praja dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024. 

"Saya berharap ini dapat ditingkatkan lagi ke depan karena ini sangat berdampak positif bagi institusi Polri," ungkap Kapolda Bali. 

Kapolda Bali menyampaikan, pengamanan tahap pemungutan suara tanggal 27 November 2024 tidak terlepas dari beberapa tantangan yang rentan terjadi.

"Harus kita antisipasi bersama seperti money politik, intimidasi dari pendukung paslon kepada masyarakat, penggelembungan suara di TPS," ujar dia. 

Kemudian, yang juga menjadi atensi netralitas penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS,  penggunaan KTP atau identitas palsu untuk melakukan pencoblosan, perselisihan dan ketidakpuasan mengenai hasil pemungutan suara di TPS.

"Unjuk rasa atau konflik sosial yang menolak hasil perhitungan suara di TPS dan lainya yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas," jelasnya. 

Meskipun berdasarkan indeks potensi kerawanan Pilkada seluruh Indonesia khususnya  provinsi Bali tergolong wilayah kurang rawan namun Kapolda menginstruksikan tetap meningkatkan kewaspadaan