MENANG Pemilu Gianyar! Mahayastra-Mayun Berhalangan, Arjana Ada Upacara, Saat KPU Lakukan Penetapan

TRIBUN-BALI.COM  - KPU Gianyar, Bali menggelar rapat pleno terbuka dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gianyar terpilih dalam Pilkada 2024, Kamis (9/1).

Namun dalam rapat ini, para pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Gianyar, baik dari pihak I Made 'Agus' Mahayastra - Anak Agung Gede Mayun (Aman) dan pihak Anak Agung Ngurah Kakarsana - I Wayan Tagel Arjana (Kata) tidak hadir dalam rapat pleno ini. 

Sebelumnya, Agus Mahayastra menyatakan memang tidak bisa hadir dalam acara ini, lantaran ada perayaan HUT Partai PDIP. Dalam hal ini, Paket Aman diwakilkan oleh LO, I Ketut Rahayu.

Sementara Tagel Arjana yang sebelumnya mengatakan akan hadir, tidak bisa hadir karena ada kegiatan adat, yakni upacara Pitra Yadnya. "Ya, saya tidak bisa hadir, karena ada undangan upacara ngaben," ujarnya via telepon, Kamis (9/1).

Baca juga: PILU! Keluarga Miskin Ekstrem di Gianyar Tak Terima Bantuan Dinsos, Terganjal Status Pensiunan PNS

Baca juga: Bang-Ipat Siapkan Tim Transisi Pemerintahan, 100 Hari Kerja Fokus Ke-24 Program!

Ketua KPU Gianyar, I Wayan Mura mengatakan, dalam rapat pleno ini, dirinya mengumumkan Paslon I Made 'Agus' Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun sebagai pemenang Pilkada Gianyar 2024, dengan raihan suara 255.492 suara atau 81,14 persen dari total suara sah.

"Berdasarkan rapat pleno ini, kami mengumumkan Paslon nomor urut satu, yaitu Calon Bupati I Made 'Agus' Mahayastra dan Calon Wakil Bupati Anak Agung Gede Mayun sebagai paslon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025-2030," ujarnya. 

Terkait ketidak hadiran paslon, Mura mengatakan, hal tersebut tidak mengurangi makna kegiatan. Namun yang jelas, pihaknya telah menyampaikan rangkaian kegiatan ini pada para Paslon. "Ketidak hadiran itu tidak mengurangi kegiatan kita pada hari," ujarnya.

Mura mengatakan, rapat pleno ini merupakan tahap terakhir bagi setiap rangkaian kegiatan KPU. Terkait pelantikan, kata Mura, itu nanti menjadi ranah pemerintah. 

"Ini proses akhir bagi kita di KPU. Setelah ini, tentu kita teruskan ke pemerintah daerah untuk diteruskan prosesnya ke provinsi. Sesuai Permendagri nomer 80 tahun 2024 bahwa pada tanggal 7 Februari  adalah pelantikan gubernur dan 10 Februari untuk pelantikan bupati. Apakah ada perubahan, itu tidak ranah kita lagi," ujar Mura. (Weg)