NASIB Sopir Bus TMD, Suadnyana Terpaksa Jadi Tukang Ojek, Koster Rencanakan Pembiayaan Sharing APBD

Transportasi publik menjadi salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat maupun wisatawan di Bali. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dan mendorong pengembangan sistem transportasi publik, termasuk rencana pembangunan MRT, untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan mengurai kemacetan. 

Ni Luh Puspa mengatakan pihaknya optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat akan menghasilkan solusi terbaik. “Kemenpar berharap akan segera ada keputusan terbaik terkait Trans Metro Dewata ini dari Kementerian Perhubungan,” tutupnya. (sar)
Koster Rencanakan Pembiayaan Sharing APBD

Gubernur Bali terpilih Wayan Koster mengaku akan menghidupkan kembali bus Trans Metro Dewata (TMD) yang berhenti operasionalnya per 1 Januari 2025 lalu. Operasional TMD sementara ini digantikan bus Trans Sarbagita meskipun tak mencakup semua koridor yang dimiliki TMD. Namun sebelum itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Mau dihidupkan, tetapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, efesien,” kata Koster saat diwawancarai usai penetapan Paslon Pilgub Bali Terpilih pada Kamis (9/1).

Koster pun mengatakan jika operasional kembali TMD ini akan menjadi prioritas. Meskipun menurutnya anggarannya masih belum ada. “Iya, iya (TMD prioritas), cuma uangnya belum ada,” paparnya.

Terkait pembiayaan, Koster mengaku akan menerapkan sistem sharing APBD antara APBD Bali dengan APBD kabupaten/kota. “Sharing nanti, dengan APBD Bali dan APBD kab/kota,” imbuhnya.

Sementara itu, setelah tak beroperasi saat ini, 105 bus tersebut parkir di Terminal Ubung Denpasar. Ketua Organda Bali yang juga Direktur PT Satria Trans Jaya (operator bus Trans Metro Dewata), Ketut Edi Dharmaputra saat diwawancarai di Terminal Ubung dalam acara Gerakan Sosial Kembalikan Operasional Layanan TMD di Bali, Kamis (2/1) lalu.

Edi Dharmaputra mengatakan, selama ini operasional bus tersebut dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Dan sudah ada nota kesepakatan dari Dirjen Perhubungan Darat dengan Provinsi Bali pada 6 Desember 2019 yang berakhir tahun 2024.Di mana isi nota kesepakatan tersebut, setelah 5 tahun, tepatnya tahun 2025 pengelolaan bus tersebut dialihkan ke pemerintah daerah. 

“Ternyata terjadi mis-komunikasi, semestinya Pemda harus sudah siap. Di sini, pemerintah daerah baru menyiapkan per Juli 2025 untuk satu koridor saja,” paparnya.

Dikarenakan tak adanya pembiayaan pusat, maka per 1 Januari 2025 operasionalnya dihentikan. Untuk saat ini, operator masih menunggu deal antara Pemprov Bali dengan pusat terkait kelanjutan operasionalnya. “Semestinya Pemda sudah siap, karena sudah sejak 4 tahun lalu di-warning. Kami berharap dengan koordinasi intens dari Pemprov Bali dengan Kementerian, dalam waktu dekat bisa dioperasikan lagi,” imbuhnya.

Dharmaputra mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali. Menurutnya, Pj pun sudah bersurat ke pusat. “Dan saya kira gubernur baru, Pak Koster dari statement beliau juga mendukung Trans Metro Dewata,” paparnya.

Sementara itu, nasib staf dan sopir TMD, manajemen tidak melakukan PHK. “Sampai gaji bulan (Januari) ini masih akan diberikan. Kami tahu dan paham, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga kebijakan manajemen memberikan gaji untuk bulan ketigabelas,” paparnya.

Sementara setelah bulan Januari 2025, pihaknya masih menunggu koordinasi Pemprov Bali dengan Kementerian Perhubungan. Diharapkan, sambil menunggu 1 Juli untuk operasional 1 koridor, bisa dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Begitupun untuk koridor lainnya setelah 1 Juli juga dibiayai pusat sambil menunggu pemprov bisa mengambil alih semua koridor secara bertahap. “Ada 6 koridor, dan 1 Juli 2025 rencananya diambil 1 koridor yakni koridor 2 dari Ubung ke Airport,” kata dia. (sup)