ANTREAN LPG 3 Kg, Ketut Purni Kecewa Tak Dapat, 1.011 Pengecer Elpiji 3 Kg Terdaftar di Denpasar

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskop UKMP) melakukan operasi pasar Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) di sejumlah titik sejak kemarin. 

Pada Rabu (5/2) operasi pasar tersebut serentak diadakan di Desa Adat Tuban Kecamatan Kuta, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan dan sejumlah wilayah lainnya. 

Di Desa Adat Tuban, Kecamatan Kuta, operasi pasar digelar di halaman Kantor LPD Desa Adat Tuban. Ratusan warga rela datang lebih awal sebelum datangnya truk dari pangkalan Pertamina tiba. 

Baca juga: BELUM Beruntung! Saimima Sebut Banyak Peluang Gagal Berbuah Jadi Gol, BU Fokus Hadapi PSS Sleman

Baca juga: Minta Organda Bali Ikut Mengawal, Komunitas Bus TMD Berharap Tak Hanya 3 Koridor Diambil Pemprov

Mereka ingin mendapatkan nomor antrean. Sekira pukul 09.00 WITA saat mobil truk bak terbuka yang mengangkut ratusan tabung gas melon (sebutan familiar LPG 3 kg) pun langsung diserbu warga.

Kuota tabung gas kali ini dibatasi hanya sebanyak 300 tabung dan nomor antrean sesuai dengan kuota tabung gas yang ada. Setiap warga dibatasi hanya dapat membeli 1 tabung dan wajib menyertakan foto kopi KTP saat melakukan pembayaran.

Satu tabung gas melon ini dapat dibeli dengan harga Rp 18 ribu yang merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai aturan pemerintah. 

Di tengah teriknya sinar matahari warga tetap antusias menunggu nomor antrean dipanggil namun banyak juga yang kecewa akibat tidak mendapatkan nomor antrean dan gas. “Habis sudah habis. Diserbu orang mau bagaimana?” ucap seorang ibu-ibu yang membagikan nomor antrean kepada warga.

Dan ucapan tersebut ditanggapi Ketut Purni dengan nada kesal. Ia mengaku kecewa bahwa ia ikut antre nomor tidak dapat, sekarang dibagikan lagi nomornya tetap tidak dapat. 

“Kecewa sekali. Tadi saya minta katanya nanti, belum-belum gitu. Baru saya minta sekarang katanya habis. Tadi harusnya langsung dibagi sekali kalau habis ya habis tadi,” kata Purni dengan nada kesal.

Ia pun bingung tidak tahu kemana lagi harus mencari dan membeli gas melon untuk memasak karena sudah keliling sejak tiga hari terakhir tetapi tidak dapat.

Dikarenakan tidak mendapatkan gas melon, Ketut Purni pun sementara waktu tidak memasak terpaksa beli lauk-pauk untuk makan keluarganya.

Dirinya juga kecewa dengan sistem pembagian nomor kupon antrean yang dirasa tidak adil. “Malas begini caranya tidak adil. Keadilannya kurang. Benar-benar kecewa sekali,” ucapnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Badung, I Made Widiana menyampaikan pihaknya segera melaksanakan operasi pasar, juga akan melakukan pemerataan dan merapatkan barisan untuk melakukan evaluasi ke depannya.

Operasi pasar gas LPG 3 kg dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung dalam beberapa hari ke depan. Sehingga LPG 3 kg bisa didapat oleh masyarakat Badung yang membutuhkan. 

Sementara itu, di Kota Denpasar, gas LPG 3 kg masih jadi permasalahan. Apalagi masih banyak yang belum tahu sebaran pangkalan di Denpasar meskipun pembelian sudah bisa kembali di pengecer.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Metrologi dan Tertib Niaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Denpasar, I Gusti Bagus Aditia Wardhana membenarkan jika jumlah pangkalan belum banyak diketahui masyarakat. 

Hal ini membuat masyarakat menyerbu beberapa pangkalan yang diketahui. Sehingga pangkalan yang diserbu nampak kehabisan stok.

Selain itu, pendistribusian yang dilakukan setiap hari, juga tidak bisa sampai ke pangkalan secara serentak di pagi hari. “Ada yang pagi datangnya, ada yang siang. Karena mereka (agen) keliling dulu,” katanya, Rabu (5/2). 

Disinggung terkait pembelian apakah sudah bisa dilakukan di pengecer, Bagus Aditia mengatakan, pendistribusian masih di pangkalan. Untuk sub pangkalan sendiri masih dalam proses, khususnya dalam hal tata niaga. “Aturannya belum keluar dari pusat,” ujarnya. 

Sementara terkait pengecer yang disebut bisa berjualan, ia mengatakan, pengecer yang terdaftar. Menurutnya untuk di Kota Denpasar ada 1.011 pengecer yang terdaftar yang nantinya bisa diproses menjadi sub panggkalan.

“Pengecer ini bisa jualan. Hanya saja harus mengambil ke pangkalan. Di sana juga terdata ada syarat juga by name by address,” katanya.

Untuk jumlah pangkalan di Kota Denpasar, terdapat 953 pangkalan yang tersebar di 43 desa/kelurahan. Namun jumlah sebaran ini juga belum merata. Seperti di Kelurahan Sesetan ada 87 pangkalan. Sementara di Desa Dauh Puri Kangin dan Dangin Puri Kauh hanya ada masing-masing 2 pangkalan. (zae/sup)

Bahlil Bakal Bentuk Badan Khusus 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran LPG 3 kilogram (kg), seperti yang diterapkan pada bahan bakar minyak (BBM) subsidi. 

Ia mengatakan, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan penyaluran elpiji bersubsidi tersebut tepat sasaran, serta harganya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. 

“Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” ujar Bahlil dalam keterangannya seperti dilansir kompas.com, Rabu (5/2). 

Ia pun menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer elpiji 3 kg pada dasarnya tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan PT Pertamina (Persero).

Langkah ini bertujuan agar transaksi pembelian elpiji 3 kg dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh Pertamina. 

“Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya,” papar dia. 

Pemerintah ingin memastikan distribusi elpiji subsidi berjalan dengan baik dan harga jualnya terkendali. Bahlil pun meninjau langsung salah satu pangkalan di Pekanbaru, Riau, untuk memastikan penerapannya. 

Tinjauan ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pengecer bisa kembali menjual elpiji 3 kg seiring dengan akan berubah status menjadi subpangkalan.

“Alhamdulillah, di pangkalan ini bagus sekali, harganya Rp 18.000, itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi harga masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp 20.000,” kata dia. (ali)