PANGKAS Anggaran dari Pusat! Badung Upayakan Berdikari & GenjotPAD, Denpasar Ancang-ancang Efisiensi

TRIBUN-BALI.COM - Belakangan ini tengah ramai pembicaraan tentang rencana pemangkasan anggaran Pemerintah Pusat. Pemangkasan anggaran ini berdampak bahkan sampai ke daerah dan harus melakukan efisiensi. 

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui akan ada dampak dari efisiensi anggaran ke Kabupaten Badung. Hanya saja pihaknya mengupayakan Kabupaten Badung akan dapat berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).

Menurut Giri Prasta, dampak dari efisiensi ini tidak signifikan akan dirasakan Kabupaten Badung. Sebab efisiensi ini akan berpengaruh terhadap bantuan dari pusat kepada pemerintah daerah. 

“Kami di Badung tetap berusaha melaksankan instensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis (13/2).

Baca juga: ATLAS Open, Finns Beach Club Closed! Begini Nasib 2.000 Karyawan Disana, Ini Kata Komisi I DPRD

Baca juga: CUACA Buruk Bali Sumbang Kerugian Hampir Tembus Rp1 Miliar, Pohon Tumbang di 29 Titik Selama 24 Jam

Pihaknya pun menyebutkan, upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Badung. Asalkan program kerja yang dijalankan sesuai dengan regulasi. “Kebutuhan dasar masyarakat ini, astugkara bisa terpenuhi oleh pemerintah dan regulasinya ada,” ucapnya.

Wakil Gubernur Bali terpilih itu memastikan, telah berkoordinasi dengan Bupati Badung terpilih. Seperti hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang (UU) agar dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. 

“Karena sepanjang tidak dilarang oleh UU, itu bisa (dijalankan), yang dimaksud dengan kerarifan lokal, sebagai salah satu bagian dari konsep otonomi daerah,” terangnya.

Disinggung terkait gaji dari ASN yang bersumber dari pusat, Giri Prasta menyatakan, sampai saat ini hanya mendapatkan sedikit tambahan dari DAU. Sebab Kabupaten Badung dianggap mampu dari celah fiskal yang negatif. Sehingga pihaknya pun mengupayakan agar Kabupaten Badung dapat Berdikari. 

Bahkan ia mencontohkan, dari upaya yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengalami peningkatan. Dari sebelum menjabat Rp 2,4 triliun kini mencapai di atas Rp 6 triliun.

 “Ini merupakan keberhasilan yang kami rasakan. Semoga Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih dapat mempertahankan PAD. Dan saya yakin ini bisa ditinngkatkan lagi,” kata dia.

Sementara itu, Pemkot Denpasar memastikan dana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk Denpasar tahun 2025 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih tetap aman.

Hal itu dipastikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di tengah keluarnya instruksi presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, mengatakan, meskipun Inpres sudah terbit, namun pihaknya belum berani bergerak terlalu jauh. 

Hal ini dikarenakan sampai saat ini petinjuk teknis (Juknis) belum turun. Menurutnya, proses terjemahan untuk teknis penerapan instruksi itu masih dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Kami belum dapat turunan Inpres tersebut. Jadi kami belum bisa melangkah jauh. Kami tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali," paparnya, Kamis, 13 Februari 2025. 

Ia mengatakan, dari 7 indikator dalam Inpres tersebut, khusus Gubernur dan Bupati/Wali Kota instruksinya agar membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion (FGD). 

Selain itu, juga mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Juga membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.  

Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga dan Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah. 

Dari 7 indikator tersebut, pemotongan anggaran studi banding sudah dipastikan dilakukan. Namun, studi banding yang kena efisiensi yakni studi banding pendamping. 

“Kalau studi banding khusus itu dikecualikan. Seperti, keperluan harus berangkat itu masih bisa. Kalau yang rombongan itu pasti kena efisiensi 50 persen,” ungkapnya.

Pihaknya mengatakan, untuk poin ke-7, Kota Denpasar masih dalam posisi aman. Di mana, Kemenkeu memastikan kucuran dana tidak dikurangi.

Tahun 2025 ini dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi TKD menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Tanggal 3 Februari 2025, Kota Denpasar tetap mendapatkan sebesar Rp 765.142.650.000.

“Kemenkeu tidak melakukan pemotongan atau pengurangan transfer dana ke Kota Denpasar. Kami tetap mendapatkan Rp 765.142.650.000 dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Mungkin karena analisis pusat karena pas anggaran dan alokasinya dibutuhkan itu,” ujarnya. 

Menurutnya, untuk dana yang ditransfer Kemenkeu ke Kota Denpasar dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 711.709.633.000. Dana Desa sebesar Rp 39.896.439.000 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik baik sektor pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 13.536.578.000.

Namun, untuk efisiensi lainnya pihaknya masih menunggu aturan pelaksananya dari Kemendagri. “Sebelum itu kami belum berani mendahului,” katanya. (sup/gus)