Berita Badung

Pusat Efisiensi Program, Kabupaten Badung Genjot PAD

Pemerintah pusat telah merancang efisiensi dalam menjalankan program kegiatan. Hal ini kemungkinan akan berdampak pada Pemkab Badung.

Istimewa
BUPATI - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis 13 Februari 2025. Terkait efisiensi pusat, Badung akan berupaya menggenjot PAD. 

Pusat Efisiensi Program, Kabupaten Badung Genjot PAD

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemerintah pusat telah merancang efisiensi dalam menjalankan program kegiatan.

Hal ini kemungkinan akan berdampak pada pemerintahan daerah seperti kabupaten Badung.

Menyikapi kondisi itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengakui akan ada dampak dari efisiensi tersebut ke Kabupaten Badung.

Baca juga: Bahas Optimalisasi Kerja, Komisi IV DPRD Badung Kunjungi RSD Mangusada

Namun pihaknya mengupayakan Kabupaten Badung akan dapat berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari).

Menurut Giri Prasta, dampak dari efisiensi ini tidak signifikan akan dirasakan Kabupaten Badung.

Sebab efisiensi ini akan berpengaruh terhadap bantuan dari pusat kepada pemerintah daerah.

"Kami di Badung tetap berusaha melaksanakan instensifikasi dan ekstensifikasi pajak," ujarnya saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Kamis 13 Februari 2025.

Baca juga: Komisi IV DPRD Badung Kunjungi Atap Jebol di SD 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani

Pihaknya pun menyebutkan, upaya tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Gumi Keris.

Asalkan program kerja yang dijalankan sesuai dengan regulasi. 

"Kebutuhan dasar masyarakat ini, astungkara bisa terpenuhi oleh pemerintah dan regulasinya ada,” ucapnya.

Wakil Gubernur Bali terpilih itu memastikan telah berkoordinasi dengan Bupati Badung terpilih.

Baca juga: VIDEO VIRAL Keributan Antara 3 WNA dan Security di Badung Bali, Begini Kata Polisi

Seperti hal-hal yang belum diatur dalam UU agar dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. 

"Karena sepanjang tidak dilarang oleh UU, itu bisa (dijalankan), yang dimaksud dengan kerarifan lokal, sebagai salah satu bagian dari konsep otonomi daerah," terangnya.

Disinggung terkait gaji dari ASN yang bersumber dari pusat, Giri Prasta menyatakan, sampai saat ini hanya mendapatkan sedikit tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca juga: KRONOLOGI Keributan Security dan WNA di Badung Bali, WAJ: Saya Lihat Cekik Pengunjung

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved