Giri Prasta Angkat Bicara Terkait Penutupan  Atlas dan Finns Beach, Sebut Berdampak ke PAD Badung!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, angkat bicara terkait rekomendasi penutupan sementara dari Finns Beach Club dan Atlas Beach Club.

Baginya penutupan dua usaha besar di wilayah Kabupaten Badung ini memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendati demikian, dirinya memastikan kedua usaha tersebut akan dibuka kembali dengan koordinasi yang dilakukan. Giri Prasta mengakui sudah mengetahui kabar penutupan dua beach club tersebut.

Baca juga: SOSOK Pelaku Penusukan Kadek Parwata Seliweran di Medsos, Tertangkap? Ini Kata Polresta Denpasar!

Baca juga: DPRD Klungkung Minta Desa Perketat Pengawasan, Maraknya Pekerja Luar di Nusa Penida

“Kalau bicara dampak, pasti berdampak, terutama kepada PAD Badung. Begitu juga kepada masyarakat yang bekerja di dua usaha tersebut,14 Februari 2025.

Dengan kondisi itu, maka pihaknya akan melakukan sinergi dan koordinasi lebih lanjut. “Saya kira ini (Finns dan Atlas) akan berjalan lagi,” sambung bupati dua periode itu.

Disinggung terkait kepemilikan izin Analisis Mengenai Dampak terhadap Lingkungan (AMDAL) yang belum dimiliki Finns, pihaknya hanya menyebutkan hal tersebut ditangani tim teknis. Padahal sejatinya usaha yang akan berdiri harus mengantongi AMDAL sebelum beroperasi.

“Saya kira itu tim teknis berjalannya persoalan ini beberapa juga persoalan, dapat dilakukan secara online sistem. Kami selalu mengedepankan kepastian hukum,” ungkap bupati yang sebentar lagi dilantik sebagai Wakil Gubernur Bali tersebut.

Giri Prasta pun menyebutkan, dirinya tidak anti terhadap investasi. Namun ia menekankan investasi tidak boleh memarginalkan atau mengesampingkan masyarakat lokal.

“Kami tidak alergi dengan investasi, saya mendukung penuh investasi tetapi dengan catatan jangan sampai memarginalkan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Bupati asal Pelaga ini juga menerangkan, tim teknis juga akan melakukan kontrol terhadap perizinan dari usaha di Badung.

Sebab dia menilai terkadang ada kekeliruan dalam pengurusan izin dari badan usaha. Sehingga akan tetap dilakukan koordinasi bukan melakukan tindakan.

 “Ada juga persoalan ketika manajemen saat melakukan proses pengurusan, mungkin sekali itu belum bisa keluar tetapi prosesnya sudah berjalan. Tetapi kami tetap melakukan pembinaan terhadap investasi-investasi yang ada di Badung,” imbuhnya. (*)