Efisiensi Anggaran, Bhima Yudhistira: Sangat Disesalkan dan Harus Ditinjau Ulang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilakukan baik pada APBN maupun APBD, direalisasikan dengan pemotongan anggaran sebesar Rp 306,7 triliun dalam APBN 2025. 

Pemotongan ini mencakup hampir semua di kementerian. 

Revisi anggaran dan pemangkasan dana transfer daerah pun tak terelakkan.

Tanggapi hal tersebut, Pemerhati Ekonomi dari Celios, Bhima Yudhistira mengatakan dampak dari pemangkasan dana transfer daerah ini tentu akan berpengaruh kepada berbagai faktor ekonomi. 

Baca juga: Keputusan Kemendag RI Larang Medsos Untuk Berjualan Live, Celios Bhima Nilai Positif

“Pertama, kebijakan tersebut akan mencederai asas dari desentralisasi fiskal atau otonomi daerah. Utamanya dalam pengelolaan anggaran,” jelas Bhima. 

Satu sisi, beberapa pemerintah daerah sangat membutuhkan dana transfer daerah, terutama untuk mendorong ekonomi lokal. 

Termasuk untuk mendorong bantuan-bantuan sosial dan juga bagi daerah-daerah pemekaran baru yang sangat membutuhkan dana-dana transfer daerah.

Kedua, yang dikhawatirkan kalau pemangkasan yang sangat signifikan sampai 50 persen. 

Itu bisa merugikan vendor-vendor yang ada di daerah, bisa memperlambat penyerapan tenaga kerja di daerah dan juga bisa menurunkannya pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.

“Padahal kondisi ekonomi 2025 ini dengan pertumbuhan ekonomi nasional hanya 5 persen, ini membutuhkan lebih banyak lagi penguatan kapasitas fiskal di daerah,” imbuhnya. 

Termasuk untuk bisa menciptakan efek berganda kayak ekonomi nasional, menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, mendorong swasembada pangan dan swasembada energi.

“Tapi kalau anggarannya dipangkas signifikan daerah mau berbuat apa? Jadi ini sangat disesalkan dan harus ditinjau ulang lagi nih keputusan dari pemerintah pusat memangkas dana transfer daerah dan desa,” tutupnya. 

Kumpulan Artikel Bali