Demo Forum Driver Pariwisata Bali Sempat Memanas Saat Diskusi, Disel Diteriaki Masa Aksi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Forum Driver Pariwisata Bali kembali geruduk DPRD Bali pada, Selasa 25 Februari 2025.

Aksi ini dilakukan sebab Forum menilai enam tuntutan yang sebelumnya disampaikan pada 6 Januari 2025 di DPRD Bali sampai hari ini belum ada realisasi apapun.

Bahkan, diskusi antara Forum dengan Anggota Dewan sempat memanas beberapa menit saat diskusi dilakukan di Wantilan DPRD Bali.

Baca juga: 9 Kepala Daerah Bali Tak Ikut Retret, Giri Prasta: Tanpa Itu Koordinasi Pusat dan Daerah Itu Wajib

Diskusi mulai memanas saat, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa menyampaikan jika memang ada kajian dari masing-masing paguyuban tolong dibuatkan draft berapa tarif perkilometer, lalu dibawa ke DPRD sehingga nanti kita akan bahas. 

“Jadi rumuskan bersama teman-teman berikan saya masukan perkm dari sini kemana angkutan pariwisata di kuta ubud seperti apa karena bapak-bapak yang melakukan dilapangan sehingga kami tau ini kita akan ikuti proses kalau diancam-ancam begitu kan kami punya proses.

Baca juga: SELAMAT JALAN Kadek! Petaka di Pancasari Buleleng Datang 6 Bulan Kemudian, Dokter Buka Suara

Komitmen ini akan kita laksanakan saya tidak ingin kalian semua tidak dapat makan dalam konteks transportasi kita era digitalisasi. Kita harus bersabar. Makanya baang (kasih) masukan aji kude (lagi berapa) (nada tinggi),” jelas Disel saat diskusi. 

Setelah bicara dengan nada tinggi, situasi demo pun sempat memanas. Para masa berteriak kearah Disel bahkan ada yang sempat maju hampir mendekati tempat duduk Dewan. Usai diskusi berakhir, ketika ditanya Disel mengatakan DPRD telah menyepakati terkait pembatasan kuota hingga standarisasi tarif. 

“Cuma kita tidak diberikan kesempatan untuk bicara. Miss itu saja sih sedikit,” bebernya. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan selama ini tarif ditentukan oleh Dishub dan perusahaan online. Sehingga terjadi kesenjangan antara taxi dan ojek online. Agar tidak terjadi kesalahan saat memutuskan tarif, DPRD meminta kepada masing-masing paguyuban driver agar membuat kajian berapa rate per kilometer antara pariwisata di Ubud dan Kuta. 

“Sehingga biar tidak salah memutuskan tarif sepihak dia tidak terima jadi harus mendapatkan masukan masing-masing paguyuban karena ada online dan konvensional jadi masing-masing harus memberikan masukan untuk ditetapkan di Perda. Sehingga dia merasa puas tidak terzalimi ojol,” sambungnya. 

Selain itu penentuan tarif pada ojek online juga akan diatur sebab hal tersebut merupakan kewenangan daerah. Contohnya tarif dari Uluwatu sampai Bandara, Seminyak ke Bandara itu harus dihitung agar jelas berapa tarif antara ojek online, ojek konvensional dan taxi konvensional. Diharapkan setelah diatur, tarif dari ojek online dan ojek konvensional akan match atau setara.