Jaya-Wibawa Akan Bangun Underpass Gatsu, Juga Jalan Penghubung Pelabuhan Sanur-Bypass IB Mantra

TRIBUN-BALI.COM - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) menegaskan komitmennya dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kota. Di antaranya, mulai dari ekonomi inklusif, keberlanjutan lingkungan, hingga peningkatan layanan publik. 

Jaya-Wibaya memastikan infrastruktur jalan tetap dalam kondisi baik, membangun underpass untuk mengurai kemacetan. Selain itu, pihaknya akan membuka akses jalan baru yang menghubungkan Pelabuhan Sanur dengan By Pass Ida Bagus Mantra.

Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik untuk periode kedua di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, Selasa (4/3). “Kami yakin, dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, tantangan ini bisa kita ubah menjadi peluang untuk menciptakan Denpasar yang lebih maju, inovatif, dan Sejahtera,” ujar Jaya Negara.

Baca juga: JASAD WNA Mr. X Ditemukan di Bak Penampungan Air di Jimbaran Badung

Baca juga: TENANG! Bupati & Wakil Bupati Badung, Adi-Cipta Tetap Realisasikan Bantuan Rp 2 Juta di Hari Raya

 
Untuk rencana pembangunan underpass ini, Pemkot telah mengusulkannya ke pusat lewat provinsi Bali. Berdasarkan usulan itu, underpass rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto (Gatsu). Hal ini, dikarenakan di jalan tersebut menjadi salah satu lokasi kemacetan di Denpasar.

“Underpass menjadi program yang sudah diusulkan ke provinsi. Salah satu kemacetan ada di Jalan Gatot Subroto, itu adalah jalan nasional. Jadi kita mengusulkan melalui provinsi agar itu menjadi prioritas penanganan kemacetan,” kata Jaya Negara usai menyampaikan pidato perdananya kemarin. 

Selain itu, pihaknya juga meminta agar lintas angkutan barang dari Jawa menuju Lombok bisa melalui angkutan laut. Dan juga truk besar yang melintas di Jalan Gatot Subroto agar diberlakukan jam malam. “Untuk truk besar pengangkut barang, karena itu berkaitan dengan inflasi bisa diberlakukan jam malam,” paparnya.

Sehingga saat siang hari tidak ada truk besar yang lewat ke Denpasar. “Itu yang sudah kami pertegas saat rapat dengan provinsi,” paparnya.

Dalam pidato perdananya, Jaya-Wibawa menjabarkan 5 misi utama pemerintahannya selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2030. Kelimanya yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan, menjaga keamanan dan stabilitas kota, menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan SDM unggul berbasis teknologi, serta memperkuat jati diri masyarakat dengan budaya Bali.

Dalam kepemimpinan periode keduanya, Jaya Negara menyoroti permasalahan infrastruktur yang masih menjadi tantangan, seperti perbaikan jalan, penataan kabel, dan penerangan jalan.

Selain itu, kemacetan akibat meningkatnya jumlah kendaraan serta sistem transportasi yang belum optimal menjadi perhatian utama. “Kami akan terus berupaya menata utilitas kota, mengatasi kemacetan, dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih berkelanjutan,” jelasnya.  

Berbagai kegiatan unggulan juga telah dirancang sebagai prioritas dalam pembangunan kota, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, serta penguatan kebudayaan. Jaya Negara mengungkapkan bahwa berbagai capaian positif telah diraih selama periode pertama. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Denpasar sudah melampaui rata-rata provinsi dan nasional.  Sektor kesehatan menunjukkan pencapaian baik dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 99,8 persen. Dari segi ekonomi, Denpasar berhasil bangkit dari kontraksi akibat pandemi COVID-19.

“Tingkat kemiskinan turun menjadi 2.595 orang, dengan kemiskinan ekstrem hanya 0,00034 persen pada tahun 2023,” katanya.

Stabilitas keamanan juga menjadi fokus, mengingat Denpasar sebagai kota wisata yang membutuhkan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terus diperkuat.  Denpasar berhasil meraih predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut.  

Denpasar juga akan mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital, meningkatkan pendapatan daerah dengan sistem digitalisasi, serta memperluas implementasi zona integritas di berbagai perangkat daerah. “Denpasar telah mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,96 di tahun 2024, mendekati angka sempurna,” ungkap Jaya Negara.