Jelang Nyepi dan Idul Fitri, Pemkab Badung Rancang Operasi Pasar dan Bazar Murah untuk Tekan Inflasi

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung tengah berupaya menjaga stabilitas harga komoditas menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947 dan Idul Fitri 1446 H yang jatuh dalam waktu dekat ini. 

Untuk mencegah lonjakan harga yang dapat memicu inflasi, Pemkab Badung telah menyiapkan tiga strategi utama, salah satunya akan menggelar Operasi pasar dan Bazar Pangan Murah.

Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Badung, A.A. Sagung Rosyawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan sejumlah instansi terkait guna membahas upaya pengendalian harga selama periode hari raya. 

Hal itu pun dilakukan jelang hari raya besar keagamaan yang akan berlangsung akhir Maret 2025.

Baca juga: Sambut Nyepi, Harris Hotel & Residences Sunset Road Bali Tawarkan Paket "Serenity in Paradise"

"Kami baru saja mengadakan rapat High-Level Meeting (HLM) TPID Badung untuk membahas strategi pengendalian inflasi dalam menyambut Nyepi dan Idul Fitri," kata Rosyawati saat dihubungi, Selasa 11 Maret 2025.

Hasil rapat tersebut melahirkan empat strategi utama, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif. 

Dalam upaya menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan menggelar operasi pasar dan bazar pangan murah secara rutin dengan melibatkan Perumda, Bulog, serta berbagai pihak lainnya.

"Pada operasi ini kita fokus utama diberikan pada komoditas strategis seperti canang sari, daging ayam ras, dan hortikultura," bebernya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengaktifkan gerai inflasi yang dikelola oleh Perumda dan Bulog sebagai referensi harga di pasar tradisional. 

Subsidi harga juga akan diberikan untuk beberapa komoditas strategis, bekerja sama dengan Perumda. 

Pemerintah pun akan mengoptimalkan serapan cadangan beras dan komoditas pangan lainnya guna menjaga kestabilan pasokan.

"Untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar, Pemkab Badung akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng dan LPG guna mencegah aksi penimbunan. Penerapan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga akan diawasi lebih ketat," jelasnya.

Sementara itu, komunikasi yang efektif menjadi bagian penting dalam strategi ini. 

Informasi mengenai pasar murah dan harga jual komoditas akan disebarluaskan kepada masyarakat. 

Pemerintah juga mengimbau pengusaha angkutan barang untuk memilih waktu distribusi yang tepat guna menghindari kendala logistik.