TIDAK Semua Warga Badung Dapat Dana Bantuan Rp2 Juta Per KK, Simak Alasan Bupati Arnawa Berikut Ini

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, akhirnya angkat bicara mengenai dana bantuan hari raya Rp2 Juta per Kepala Keluarga (KK).

Apalagi ramai di media sosial, mengenai surat terbuka yang disampaikan Forum Perumahan se Kuta Selatan terkait bantuan hari raya Rp2 juta per KK.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, (Adicipta) diminta menempati janji kampanyenya yakni memberikan bantuan setiap KK di Badung. Mengenai hal itu pihanya mengaku tetap akan menjalankan janji kampanye.

Baca juga: DAMPAK Efisiensi Anggaran, Pejabat Bali Mulai Kurangi Meeting di Hotel, Ada PHK Pekerja Pariwisata?

Baca juga: Ancaman Efisiensi Anggaran Bagi Dunia Perhotelan di Bali, Pejabat Kurangi Meeting, MICE Bakal Sepi?

"Kalau kita menginginkan semua warga Badung dapat. Tapi dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Badung ada suatu regulasi yang membatasinya," ujar Adi Arnawa didampingi wakilnya Bagus Alit Sucipta.

Dalam bantuan yang akan diberikan, pihaknya mengaku harus proposional. Sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. 

"Kita harus proporsional,  orang yang mampu masak harus seperti itu. Ini tujuannya adalah bagaimana kita hadir untuk membantu, walaupun saya menyampaikan itu berbasis KK, tapi kan itu data basicnya," ucap Adi Arnawa.

Diakui, masalah nanti tidak semua KK dapat, itu kan tidak mungkin dipaksakan, mengingat pemerintah diatur regulasi, yakni Permendagri 77.

"Kita tidak mau melanggar itu, dan terbukti kita sudah meminta legal opinion ke Kejari Badung. Kita juga minta harmonisasi peraturan kita, ke wilayah hukum Provinsi Bali. Sehingga semua program kita menjadi aman," jelasnya, sembari berharap mudah-mudahan nanti semua masyarakat Badung bisa dijangkau dengan kriteria yang sudah disampaikan pemerintah. 

Lebih lanjut, pihaknya mengaku bantuan yang diberikan buka Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan, kata Adi Arnawa, bantuan dari pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat di mana di saat hari besar keagamaan ada inflasi.

"Berdasarkan hasil rapat dengan tim penaggulangan inflasi daerah, deputy BI, dan BPS pada tanggal 12 Maret 2025, di Badung terjadi kenaikan inflasi yang didukung ada 10 komoditas pangan yang menjadi penyebab terjadinya inflasi," bebernya.

"Harapan kami dengan bantuan ini masyarakat saat melaksanakan hari raya idul Fitri dan Galungan nanti bisa aman serta bisa melakukan kegiatannya dengan baik," sambungnya.

Disinggung apakah bantuan itu tidak bisa meniru, program makan siang bergizi seperti pemerintah pusat, dengan semua KK bisa tercover.

Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan itu mengatakan bahwa, program tersebut merupakan program pertama kali. Bahkan masuk dalam kementerian yakni bagaimana pemerintah membantu saat inflasi hari raya. 

"Tentu program ini akan kita evaluasi terus seiring dengan perkembangan regulasi. Malahan kalau ada opsi untuk belanja kegiatan kenapa tidak kita berikan itu. Tapi kita lihat regulasinya dasarnya  apakah ada atau tidak?.

Bukanya saya tidak satya wacana. Tapi saya tetap komitmen bersama jajaran saya membantu masyarakat, namun harus tetap ada koridor-koridornya," ungkapnya.

Mantan Sekda Badung tersebut, berharap masyarakat menyadari hal ini dan pemerintah nantinya bisa membantu dalam bentuk hal yang lainnya. Seperti fasilitas kesehatan, dan les Bahasa Inggris gratis. 

"Paling penting sekarang adalah kita sedang fokus pada infrastruktur. Saya tidak mau Bali dan Badung ini ditinggal wisatawan, hanya gara-gara infrastruktur kita belum siap.

Namun hal ini bukan alasan untuk tidak membantu, hal ini kita terbatas pada regulasi. Kita ingin juga semua masyarakat kita bantu," imbuhnya. (*)