Simakrama Dengan Pemred dan Wartawan di Bali, Pangdam Zamroni Singgung RUU TNI dan Supremasi Sipil

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Di penghujung masa tugasnya menjabat Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P., M.Si berkesempatan menggelar Simakrama dengan para pemimpin redaksi media dan wartawan di Bali.  

Simakrama atau ajang silaturahmi dan komunikasi ini digelar di Wisma Bayu, Tuban, Badung, Bali, pada Selasa 25 Maret 2025.

Dalam kesempatan ini Pangdam Zamroni tak canggung membahas soal pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Seperti diketahui pengesahan RUU TNI ini menimbulkan gejolak bagi publik yang dinilai mengikis Supremasi Sipil, unjuk rasa berlangsung di berbagai penjuru tanah air bahkan tak sedikit yang berujung pada kericuhan. 

Di hadapan para pemimpin redaksi media massa, Pangdam Zamroni menyoroti perubahan Undang-Undang TNI tentang peran prajurit alam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan aksi sosial kemanusiaan hingga penangguglangan bencana alam.

Baca juga: Berikut Edaran Nyepi PHDI Bali Untuk Pelaksanaan Upacara Tawur Kesanga Tingkat Rumah Tangga

Ia juga menegaskan bahwa prinsip Supremasi Sipil tetap dikedepankan dan angkatan bersenjata TNI tetap di bawah koordinasi pemerintahan sipil, bahkan TNI disebutnya tidak memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

"Netralitas politik tetap kami pegang teguh, tetapi TNI tidak akan berpangku tangan ketika rakyat membutuhkan, baik dalam penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur dasar hingga peningkatan kesejahteraan rakyat," jelasnya. 

Mayjen Zamroni yangakan menduduki jabatan barunya sebagai Koorsahli Kepala Staf Angkatan Darat ini akan lebih banyak tugas yang dilakukanTNI di luar pertahanan negara, termasuk penugasannya sebagai Ketua Penanganan Sampah Laut di Bali. 

"Sampah adalah masalah nasional yang butuh solusi terintegrasi. Kami melatih Babinsa untuk membantu pengelolaan sampah berbasis sumber sekaligus duta terdepan dalam mengedukasi masyarakat," tutur Perwira Tinggi TNI ini.

Pangdam Zamroni juga menekankan pentingnya prinsip klarifikasi dalam pemberitaan yang menyinggung TNI sehingga dapat diperjelas tidak menjadi bola lilar di masyarakat. 

"Kami memahami dinamika dunia media yang harus bekerja cepat, namun kehati-hatian dalam verifikasi fakta tetap mutlak. Mari bersama-sama menjaga agar informasi yang sampai ke publik tidak hanya cepat, tetapi juga faktual," ucapnya.

"Harus direkonfirmasi kepada orang yang lebih tahu atau sumbernya, sehingga yang diluncurkan atau ditayangkan oleh kawan-kawan media adalah berita yang betul adanya seperti yang terjadi di lapangan," sambung Pangdam Zamroni.

Pada  kesempatan yang smaa Kapendam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, S.E., M.M.,M.HI., menegaskan bahwa kemitraan erat antara Kodam IX/Udayana dan media adalah kunci membangun citra TNI di tengah masyarakat, seperti di tengah gonjang-ganjing UU TNI.

"Di era digital yang serba cepat, media memiliki peran vital sebagai penjaga akurasi informasi. Kami sangat menghargai kerja keras insan pers yang turut menjadi jembatan komunikasi antara TNI dan rakyat," ujarnya.

Perwakilan pimpinan media, IGMB Dwikora Putra, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Kodam IX/Udayana dalam memberikan informasi kepada insan pers alam pemberitaan yang berhubungan dengan TNI.