MUI serta Ormas Islam Bali dan Buleleng Kecam Tindakan Kekerasan Saat Penjemputan Saini dan Rasad

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali, MUI Buleleng serta ormas-ormas Islam di Bali dan Buleleng mengadakan pertemuan, untuk menyikapi kasus penjemputan/eksekusi paksa kepada Acmat Saini dan Mokhamad Rasad pada Senin (14/4/2025) lalu.

Pada pertemuan itu, lembaga-lembaga Islam, pada intinya tidak mempermasalahkan ihwal eksekusi badan terhadap Saini dan Rasad, yang merupakan terpidana kasus penodaan agama saat Nyepi tahun 2023 di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak. Mereka menyayangkan proses eksekusi yang dilakukan dini hari dan menggunakan kekerasan. 

Hal ini terungkap dalam pernyataan sikap MUI Bali, MUI Buleleng serta ormas-ormas Islam di Bali dan Buleleng pada Minggu (20/4/2025).

Ketua Komisi Bidang Hukum MUI Bali, Agus Samijaya mengungkapkan, pihaknya melakukan pertemuan ini untuk menyikapi kasus penjemputan/eksekusi paksa kepada Acmat Saini dan Mokhamad Rasad. 

Baca juga: Dua Pelaku Penistaan Agama Saat Nyepi di Buleleng Akhirnya Masuk Penjara

Baca juga: TEGASKAN Tidak Ada Kekerasan! Ini Penjelasan Kajati Bali Ihwal Eksekusi Saini & Rasad, Kasus Nyepi!

"Sebagaimana teman-teman media ketahui bahwa penjemputan itu dilakukan pukul 3.30 Wita, dengan cara-cara yang menurut kita sangat melanggar etika, sangat melanggar norma-norma, dan sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang," ungkapnya. 

Ada tiga butir pernyataan sikap dari elemen umat Islam, yakni dari MUI Provinsi Bali, MUI Buleleng, serta ormas-ormas Islam baik yang ada di Bali maupun Buleleng. 

Yakni mengecam keras tindakan represif, dalam penjemputan paksa Rasad dan Saini, dengan cara-cara melakukan kekerasan.

Yaitu dilakukan pada tengah malam dengan mendobrak pintu, mencongkel jendela, kemudian melakukan penangkapan layaknya terhadap pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa.

"Akibat kejadian itu menimbulkan korban yang ditabrak mobil eksekutor yang sampai sekarang masih dirawat, ada korban juga kerusakan sepeda motor yang ditabrak, dan ini sangat disayangkan," ujarnya. 

Menurut Agus, apabila eksekutor mau berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga-lembaga Islam, ia meyakini tidak akan terjadi kekerasan.

Ia juga mengungkapkan jika sebetulnya, pihaknya sudah berencana setelah hari raya Idul Fitri akan berkoordinasi dengan pihak eksekutor. 

Ini karena pihaknya sudah mendapat berita baik dari MUI Buleleng maupun masyarakat Sumberklampok, jika pihak eksekutor mengundang pihaknya untuk menyelesaikan persoalan eksekusi atau penjemputan paksa itu dengan persuasif. 

"Tapi faktanya dilakukan operasi tengah malam seperti menangkap gembong teroris. Sehingga kami mengecam keras terhadap tindakan tersebut, dalam proses penegakan hukum dengan cara-cara melawan hukum. Dan menurut saya ini tidak bisa diterima akal sehat karena melanggar hukum dan HAM. Fakta kami siapkan, dan tim MUI Buleleng beserta ormas Islam sudah melakukan investigasi," ujarnya. 

Selain itu, pihaknya membantah keras statement Kajati Bali dalam beberapa surat kabar atau media, yang menyatakan tidak ada kekerasan dalam penjemputan paksa.

"Kami punya fakta-fakta hukum yang bisa dibuka dan kami siap serahkan pada teman-teman media. Baik itu berupa foto-foto kerusakan, foto korban, foto motor yang ditabrak, kemudian testimoni dari para saksi maupun keluarga terpidana. Ada semua itu. Kami membantah keras statement Kajati," ucapnya.  

Terakhir, pihaknya akan mengadukan persoalan eksekusi penjemputan paksa pada dini hari serta dengan cara kekerasan ini ke tingkat nasional. Baik ke Kejaksaan Agung, Kapolri, DPR RI, Komnas HAM, dan seluruh instansi yang terkait dengan masalah ini. 

Agus bahkan menyebut tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan upaya hukum, baik pada proses kekerasan yang terjadi maupun pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, yang dilakukan oleh tim eksekutor. Sebab diakui dia, akibat penangkapan itu banyak anak-anak kecil, maupun orang dewasa yang mengalami trauma. 

"Proses kekerasan dilakukan di hadapan anak kecil, di hadapan keluarganya, bahkan ada salah satu anggota keluarga yang hamil 5 bulan mengalami trauma yang cukup dalam. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini negara hukum, maka semua tindakan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum," tegasnya. 

Sementara Ketua Komisi Bidang Hukum MUI Buleleng, Firmansyah menambahkan, MUI Buleleng pada prinsipnya menghormati keputusan hukum dan akan menyerahkan keduanya apabila memang bersalah. 

"Alasan masalah ini dibawa ke tingkat nasional karena kami berharap ke depan tidak ada lagi penegakan hukum yang terkesan diskriminatif. Baik itu terhadap umat Islam maupun umat beragama lainnya," tandasnya. 

Untuk diketahui, sebelumnya Kajati Bali, Ketut Sumedana mengaku dalam eksekusi Saini dan Rasad tidak ada kekerasan. Alasan eksekusi dilakukan dini hari, bahkan menjelang subuh justru untuk menghindari kekerasan. Sehingga (eksekusi) berjalan lancar. 

"Tidak ada kekerasan. Kita memang melakukan penjemputan jelang subuh. (Sebab) tujuannya untuk menghindari kekerasan. Sehingga (eksekusi) berjalan lancar," ungkapnya belum lama ini. (mer)