Badung Tertinggi Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Program Pemda Lindungi Non Formal Dikejar!

TRIBUN-BALI.COM - Kepesertaan jaminan sosial adalah hal penting, khususnya dalam perlindungan pekerja dari berbagai resiko. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan bahwa coverage kepesertaan di Bali khususnya baru 50,88 persen per 31 Maret 2025.

Atau jika dilihat dari angka, maka yang baru menjadi peserta adalah 935.079 dari 1.873.899 semesta penduduk bekerja. Masih ada 900 ribu lebih yang belum menjadi peserta.

"Kementerian Dalam Negeri, memberikan target UCJ pada kami di Bali, tahun 2025 ini harus mencapai 67,28 persen," jelasnya di Denpasar, 29 April 2025.

Target UCJ Provinsi Bali untuk 2026 juga meningkat, yaitu menjadi 73,86 persen. Kuncoro beserta jajaran optimistis, asalkan sosialisasi dan literasi terus digalakkan. 

Serta dukungan dari berbagai elemen, dalam memperluas kepesertaan ini juga dilakukan. Seperti dukungan pemberi kerja, pekerja itu sendiri, pemerintah, dan stakeholder lainnya. 

Baca juga: TABRAKAN Beruntun 4 Kendaraan di Giri Emas, Akibat Penyakit Epilepsi Kambuh, Korban Dilarikan ke RS!

Baca juga: BAWA Kabur Anak di Bawah Umur & Disetubuhi saat Galungan, Pemuda di Karangasem Resmi Jadi Tersangka!

Berdasarkan coverage kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki coverage tertinggi sebesar
58,68 persen dan Kabupaten Bangli memiliki coverage terendah 35,52 persen.

"Segmen mikro menjadi PKBU tertinggi (65 persen) di Bali dari total 32.089 PKBU terdaftar. Masih terdapat 54ribu PKBU di OSS yang belum terdaftar," sebutnya. 

Untuk pembayaran manfaat atau klaim santunan di Bali pada tahun 2024, mencapai 50.034 total klaim semua program. Dengan program JHT menduduki klaim tertinggi, yakni mencapai 32.905 total kasus dengan dana Rp489 miliar lebih. 

Kemudian program JKP menduduki klaim terendah, mencapai 380 total kasus, dengan Rp645 juta lebih pembayarannya. "Kota Denpasar menjadi daerah dengan pembayaran klaim tertinggi pada pekerja dengan 3.333 klaim dan nominalnya RpRp 54 miliar lebih," sebutnya. 

Kuncoro berharap kerjasama dengan berbagai stakeholder, akan mampu membuat target BPJamsostek tercapai. Sebab ini juga berkaitan dengan para pekerja, khususnya di Bali agar terhindar dari resiko khususnya dalam pekerjaan. 

Walau demikian, ia mengakui bahwa selama ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Bali sangat mendukung penuh pelaksaaan Jamsostek, dengan menerbitkan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan. "Sebanyak 15 regulasi telah dimiliki," imbuhnya. 

Bahkan, Gubernur Bali telah menetapkan 11.321 rohaniawan dari seluruh agama dilindungi BPJamsostek. Selain perlindungan ASN, lalu pekerja rentan di kabupaten/kota dan bahkan tingkat desa hingga prajuru desa adat. 

"Perlindungan sektor usaha kecil juga perlu ditingkatkan perlindungannya, dan peran pemda serta pengusaha perlu juga peran perusahaan besar menengah, untuk universal coverage pekerja rentan dengan menggunakan dana perusahaan di Bali," sebutnya. 

Awalul Rizal, Wakil Kepala Wilayah Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, menjelaskan bahwa kerjasama dengan aparat terkait juga dilakukan.