BAHAS LKPJ Bupati 2024, Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker dengan Empat OPD

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Selasa 29 April 2025.

Rapat Kerja yang dilaksanakan di Ruang Rapat Nayaka 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Badung itu membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh I Putu Parwata, bersama anggota komisi lainnya yakni I Made Suwardana, Made Sudana, dan Ni Luh Putu Sekarini.

Empat OPD yang hadir antara lain Dinas Sosial, Dinas P2KBP3A, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, serta Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada.

Baca juga: Anggota Meninggal Dunia, KPU Jembrana Gelar Rapat Pemberhentian, 5 Orang Berpotensi PAW

Baca juga: Tanggapi Dharma Santi Nasional, Nyoman Kenak: Penting Menciptakan Umat yang Berkualitas

Dalam kesempatan itu, Putu Parwata menyampaikan apresiasi atas stabilitas keuangan Kabupaten Badung. Namun demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari masing-masing OPD, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan investasi aset untuk mendukung pelayanan publik.

"Kami bersyukur keuangan Badung masih kuat. Tapi, setiap OPD harus memiliki perencanaan yang jelas, terutama RSD Mangusada. Kita harus berani investasi alat-alat kesehatan dan memperbaiki SDM agar masyarakat mendapatkan layanan terbaik dan kepercayaan terhadap rumah sakit meningkat," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, jika hingga bulan Juli 2025 masalah kekurangan tenaga medis belum terselesaikan, Komisi IV merekomendasikan rumah sakit untuk segera merekrut tenaga kontrak atau honorer menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Komisi IV DPRD Badung juga menaruh perhatian serius terhadap isu ketenagakerjaan, terutama dalam menghadapi tantangan yang datang dari generasi muda, khususnya Gen Z. Di era ini, pola kerja mulai berubah secara drastis. Generasi Z cenderung menjadi pekerja nomaden, berpindah-pindah pekerjaan dalam waktu singkat tanpa kejelasan arah karier maupun kepemilikan sertifikasi keterampilan yang mumpuni.

Fenomena ini dinilai sebagai masalah krusial yang harus segera diatasi. Pemerintah pun mendorong pentingnya sertifikasi kerja dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. 

"Jika tidak diberikan pemahaman yang tepat, Gen Z akan terjebak dalam pola kerja jangka pendek tanpa keahlian yang bisa diakui secara formal," jelasnya.

Upaya ini tidak hanya untuk memperkuat posisi tenaga kerja muda, tetapi juga untuk mendongkrak potensi daerah. Dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi, maka pengembangan sektor-sektor ini bisa lebih optimal.

Selain itu, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam berinteraksi langsung dengan kelompok masyarakat yang rentan. Upaya edukasi dan komunikasi intensif kepada kelompok ini menjadi kunci dalam membangun ketahanan sosial. 

"Yang rentan harus dijangkau. Dinas Sosial harus hadir memberikan edukasi, dukungan, dan tempat untuk mereka bertumbuh," jelas pejabat tersebut.

Dalam rangka penguatan sosial, Komisi IV juga mendorong pengembangan rumah singgah melalui Dinas P2KBP3A. Rumah singgah ini ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keterlantaran atau konflik keluarga, sebagai tempat pemulihan sementara sebelum diarahkan ke solusi jangka panjang.

Guna memastikan seluruh program berjalan optimal, pemerintah daerah berkomitmen mengadakan rapat reguler setiap tiga bulan. Melalui rapat ini, evaluasi dilakukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi masyarakat secara riil. 

"Dengan memahami kondisi lapangan sejak dini, maka kebijakan yang diambil pun akan lebih tepat sasaran," imbuhnya. (*)