Efisiensi Anggaran, Pemkab Klungkung Bali Tetap Bagikan Hibah Rp 56 Miliar Ke Masyarakat

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA – Di tengah efisiensi anggaran, Pemkab Klungkung tetap berupaya menyalurkan hibah ke masyarakat. 

Tahun ini, Pemkab Klungkung akan membagikan hibah dengan total Rp 56 miliar ke masyarakat.

Sosialisasi proses pencairan hibah tahun 2025, bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Rabu 7 Mei 2025. 

Dihadiri langsung Bupati Klungkung Made Satria, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom, dan OPD terkait.

Baca juga: KONI Buleleng Digelontor Hibah Rp23 Miliar, Akan Ikuti Semua Cabor yang Dipertandingkan

Kepala Dinas Kebudayaan I Ketut Suadnyana menyampaikan, besaran Belanja Pemkab Klungkung untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan Tahun 2025 sebesar Rp 56.845.900.000.

Mengingat kemampuan keuangan daerah pencairan dana hibah akan dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap. 

Tahap I mulai Maret tahun 2025, Tahap Il mulai Juni tahun 2025, dan Tahap III mulai September tahun 2025.

"Jadi hibah ini nanti akan dicairkan sebanyak 3 tahapan. Sementara laporan pertanggungjawabannya terakhir 31 Desember 2025," ungkapnya. 

Sementara Bupati I Made Satria kembali menegaskan kepada penerima hibah, agar menggunakan anggaran yang diterima sesuai dengan alokasi peruntukannya. 

Selain itu, pekerjaan fisik serta pelaporannya harus selesai tepat waktu.

"Kita patut bersyukur di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Klungkung, namun masih bisa mengalokasikan anggaran hibah yang cukup besar untuk menunjang pelestarian adat, seni dan budaya. Ke depan saya ingin lebih maksimal lagi membantu warga. Karena masih banyak bangunan yang sudah rusak. Saya tegaskan supaya ini bisa berjalan setiap tahunnya," ujar Made Satria.

Dengan kondisi PAD Klungkung yang masih tergolong rendah, pihaknya akan berupaya mengajar peningkatan pendapatan, dengan program pembangunan prioritas yang akan berkontribusi menghasilkan pundi pendapatan bagi Kabupaten Klungkung.  

Salah satunya mengoptimalkan pariwisata di Kepulauan Nusa Penida. 

Selain itu, pungutan dari retribusi wisatawan juga akan diubah dari manual ke digital, guna mencegah kebocoran. 

Demikian pula pemungutannya tidak lagi di pungutan kawasan, namun langsung di masing masing destinasi wisata.