TEGAS Gubernur Koster Tolak GRIB! Ancam Bubarkan Ormas Terdata Jika Bertindak Premanisme

Juga berkaitan dengan keberadaan Ormas di wilayah Provinsi Bali yang belum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan dimaksud, maka Ormas bersangkutan belum diakui keberadaanya dan tidak dapat melakukan kegiatan operasional di wilayah Bali.

Poin lainnya yaitu, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh lembaga negara yaitu Kepolisian dan TNI. Selain itu, Bali telah memiliki Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA), terdiri dari unsur Pacalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. 

SIPANDU BERADAT diluncurkan secara resmi oleh Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., pada hari Jumat, 28 Januari 2022, bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar. Dengan dua institusi tersebut, yaitu oleh negara dan lembaga berbasis Adat, penanganan keamanan dan ketertiban di Wilayah (Wewidangan) Desa Adat se-Bali sudah terbukti sangat memadai, bahkan mampu menangani keamanan kegiatan-kegiatan berskala internasional di Bali, yang diselenggarakan sejak dahulu sampai saat ini, bahkan sampai ke-depan sepanjang zaman.

“Oleh karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran Ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran Ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi.”

“Saya sangat mengapresiasi, menyambut baik, dan mendukung penuh aspirasi masyarakat Bali yang menolak munculnya Ormas yang terindikasi melakukan tindakan premanisme dan kriminalitas, serta meresahkan di Gumi Bali.”

“Saya mengajak seluruh komponen masyarakat di Bali untuk guyub,kompak, bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama, dan bergotong-royong membangun Bali niskala-sakala dengan menjaga keamanan,ketentraman, dan ketertiban, serta kenyamanan setiap orang di Baliberlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali: gilik-saguluk, para-sparo,salunglung-sabayantaka, sarpana ya (se-ia sekata, seiring sejalan,bekerjasama dengan sama-sama bekerja).”

Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan apabila terjadi tindak premanisme pada kegiatan ormas, maka akan dilakukan penindakan pidana. “Apabila terjadi hal demikian, gesekan-gesekan ketika terjadi pelanggaran pidana  tentu proses tegas sesuai aturan pidana. Ketika terjadi hal lain perlu penanganan-penanganan yang lain. Tentu kami juga lakukan penanganan lain. Seperti halnya berkumpul berpotensi kerugian, keributan akan dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Daniel. 

Ketua DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya menyatakan mendukung penuh langkah Gubernur Koster menolak ormas premanisme dan ilegal di Bali. Menurutnya, Bali sebagai daerah tujuan pariwisata yang berbudaya. “Kami di Dewan (DPRD Bali) mendukung penuh langkah Gubernur Bali ini dan akan mengawasi penuh (keberadaan ormas ilegal). Kami sejajar, satu gerak barisan mendukung kebijakan Bapak Gubernur dengan 18 poinnya,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa juga dengan tegas menolak ormas yang berbau pemanisme. “Meski kami menolak, namun tidak seluruh ormas berbau premanisme. Tapi terkait dengan ini (ormas) saya kira sudah jelas apa yang disampaikan Gubernur Bali, jelas menolak tegas, menolak ormas ini," ucapnya.

Sikap tegas juga ditunjukkan Penglingsir Puri Buleleng yang secara tegas menolak keberadaan premanisme berkedok ormas. Sebaliknya pihak Puri mendukung adanya kolaborasi antara Pecalang dengan Banser. Hal tersebut diungkapkan Penglingsir Puri Buleleng, Anak Agung Ngurah Parwata Panji, Senin (12/5). 

Menanggapi ihwal premanisme berkedok ormas yang marak belakangan ini, AA Parwata secara tegas menolak. Sebab keberadaan ormas ini, justru akan merusak tatanan adat istiadat khususnya di Buleleng, dan umumnya di Bali. “Bali, khususnya di Buleleng sudah punya pengaman adat yang namanya pecalang. Karenanya Kami dari Puri Buleleng menolak dengan adanya preman berkedok ormas,” tegasnya. 

Di sisi lain, AA Parwata justru menerima kolaborasi antara Pecalang dengan Banser. Hal ini tidak terlepas dari sejarah di mana umat muslim sudah ada di Buleleng sejak tahun 1.711 Masehi. Yang mana kedatangan umat muslim saat itu, salah satunya untuk membantu Raja Buleleng melawan penjajah. 

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, H. Addin Jauharuddin mengungkapkan, kedatangannya ke Puri Buleleng adalah dalam rangka menjalin silaturahmi, serangkaian HUT GP Ansor ke 91 tahun. Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyatakan bahwa, Ansor dan Banser siap berkolaborasi dengan Pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, khususnya di Buleleng. 

Disampaikan pula apabila ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat Hindu, dipersilakan untuk memanggil Banser, untuk sama-sama membantu. Demikian pula sebaliknya ketika ada acara teman-teman di Ansor/ NU, agar melibatkan teman-teman pecalang. “Ini bagian dari kolaborasi karena kita saling membutuhkan,” tandasnya. (sar/gus/mer)

Hubungi Call Center Polri 110