3 DINAS Diatensi Koster, Semprot Kepala Dinas Pemprov Bali, Jangan Hanya Duduk di Meja & Lambat!

TRIBUN-BALI.COM — Gubernur Bali, Wayan Koster ‘semprot’ hampir seluruh Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Kamis (26/3). Sentilan tersebut pada saat pengarahan kepada seluruh jajaran pejabat di Lingkungan Pemprov Bali di Gedung Ksirarnawa, Art Center Denpasar. 

Koster meminta kepada seluruh Kadis di lingkup Pemprov Bali tidak hanya duduk di meja saja. Koster memerintahkan kepada para Kadis untuk bekerja untuk Bali, secara spesifik dilakukan duduk bersama dengan Kadis di Kabupaten/Kota se-Bali.

Meskipun Bali diatur dengan Undang-undang (UU) Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, namun terdapat kewenangan di Provinsi, Kabupaten/Kota.  “Sektor pertanian se-Bali mau diapakan, Kesehatan, Kelautan Perikanan di Bali mau diapakan. Tidak lagi ada cerita ini kewenangan siapa itu kewenangan kau. Kalau mau di situ mengembangkan tanaman mangga bareng-bareng Pemprov juga bidik program yang sama,” ucap Koster. 

Baca juga: BALI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat, Tanggapi Kebijakan ASN WFH Terkait Hemat BBM

Baca juga: JEBOL Akibat Bencana Alam! Bupati Kembang Tinjau Rencana Perbaikan Jalan di Pekutatan Jembrana

Lebih lanjut ia mengatakan, sinergi dan kolaborasi merupakan cara manajemen tidak melanggar UU No 23 Tahun 2014. Justru kata dia, malah mensinergikan, terintegrasi, terpadu, efektif dan tepat sasaran.

“Jadi karena itu, Kepala Dinas di Provinsi jangan hanya duduk di meja tapi harus koordinasi dengan Kabupaten/Kota duduk bareng entah ke sini atau turun. Kalau mau jalan, ya jalan bareng, ninjau lokasi ke Karangasem, Buleleng, Jembrana kaitannya dengan pertanian, kelautan, pendidikan, infrastruktur,” tegas Koster. 

“Jadi ini ada kewenangan untuk itu. Sehingga Bali dibangun secara utuh tidak lagi ego sektoral,” bebernya. 

Pada sambutannya, Koster ‘semprot’ hampir seluruh Kadis di lingkungan Pemprov Bali. Di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali, I Putu Sumardiana. Menurut Koster Kadis KP ini kerjanya lambat. 

“Kerjanya lambat, mesti kerja serius memetakan betul lautnya Bali utara selatan timur. Apa isinya? Ikan apa aja? Isinya konsumsi atau hias dan lain-lain? Bagaimana mengelola itu dengan nelayan maupun masyarakat budidaya di sana apa?” sebut Koster. 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom juga tak luput dari sentilan Koster. Ia meminta agar kinerja Kadiskes harus lebih progresif. “Jangan lembek jadi tanggap juga cepat terkait penyelenggaraan kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota bagaimana RSU daerahnya gimana layanan kesehatannya sampai tingkat Puskesmas kemudian yang diselemggaraan swasta jangan cuma urus pemerintah tapi juga swasta apakah sudah memenuhi standar bagus gak bener gak,” bebernya. 

Koster pun memberikan tugas ke Kadiskes yakni dalam 5 tahun mulai sekarang turun ke lapangan mendata berapa ibu-ibu melahirkan yang tidak selamat, dan bayi meninggal sampai ke desa-desa. 

Koster juga menegur Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali.  Teguran tersebut terkait kinerja dan respons dalam menangani persoalan transportasi, termasuk saat menghadapi aksi demonstrasi para pengemudi beberapa waktu lalu. 

Koster menilai Kepala Dishub Bali perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam berkomunikasi dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Kadis Perhubungan ini lembek. Ini baru orangnya. Saya memilihnya nggak pernah ketemu orangnya. Saya hanya pakai portofolio, S1. S2 pula. ITB lagi. Saya pikir jagoan tapi gak cocok ini. Kalau ITB itu. Teng-teng gitu,” ungkap Koster. 

Ia juga menyinggung respons pejabat tersebut saat menghadapi aksi demonstrasi dari para pengemudi yang menuntut sejumlah kebijakan transportasi. Menurutnya, pejabat publik harus mampu memberikan penjelasan secara tegas kepada masyarakat. 

“Ini menghadapi pendemo aja kecut. Aduh. Kemarin ada pendemo driver itu langsung sempoyongan. Aduh. Gak bisa begitu. Jelaskan apa yang kita lakukan,” katanya.