MEGAWATI Ingatkan Kepala Daerah Kader PDIP, Waspada Terjerat Kasus Hukum, Koster-Giri Go to Jakarta

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengingatkan kepala daerah harus berhati-hati dan tidak tergiur sehingga terjebak praktik korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud pada saat memberi pembekalan terhadap kepala atau wakil kepala daerah yang berstatus kader PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5).

Mahfud menyebutkan jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum. 

“Menyusun APBD dan program bersama DPRD secara kolutif sehingga banyak kepala daerah dan DPRD-nya masuk penjara secara berjamaah. Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kick back,” kata Mahfud. “Hati-hati. Ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,” kata Mahfud mengingatkan.

Oleh sebab itu, dia meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk selalu berhati-hati. Karena tindak pidana korupsi kadaluwarsanya 18 tahun. Sudah pensiun pun masih dikerjar.

“Jadi jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,” sebut Mahfud.

Pakar Hukum Tata Negara ini juga mengatakan tidak bisa dipungkiri sekarang korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi juga baik secara vertikal maupun horizontal. 

Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi. Sistem pemerintahan dan rekrutmen politik yang berlaku mendorong orang korup sehingga orang baik pun menjadi korup. Belum lagi karena sistem pemilihan terbuka dan liberal, harus dibayar mahal. (ali/tribunnews)

Winasa dan Ipat Resmi Miliki KTA PDI P

Sementara itu, Bupati Jembrana dua periode 2000-2005 dan 2005-2010, I Gede Winasa beserta anaknya yang kini menjabat Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat dipastikan telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan (PDI P). 

Sekretaris PDIP Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi menyebutkan politikus asal Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo yakni Ipat serta Winasa telah mengantongi KTA PDIP.

“Nggih (Winasa dan Ipat sudah KTA PDIP). Bahkan Pak Winasa duluan ber-KTA PDIP. Total ada 3 orang anggota baru, ditambah 1 perempuan,” ungkap Sri Sutharmi, Minggu (18/5). 

Sementara itu, Ipat juga mengikuti pembekalan di Kantor Sekolah Partai PDIP sejak Jumat-Minggu (16-18/5). Ia tampak bersama Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan.

Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini menuturkan, Ipat akhirnya menyatakan siap menjadi kader PDIP berkat komunikasi para elite partai.

Hanya saja, Ipat memang masuk di struktur DPD II Golkar Jembrana namun memilih keluar dari instruksi partai saat itu. Sehingga ketika mendaftar ke KPU untuk mendampingi Kembang Hartawan ia berstatus independen.