Bupati Karangasem Temui Bappenas, Bahas Irigasi dan Layanan Kesehatan

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA - Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Karangasem, Bupati I Gusti Putu Artha Parwata melakukan audiensi strategis ke Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Jakarta.

Fokus utama pertemuan ini adalah memperjuangkan dukungan pusat terhadap peningkatan infrastruktur irigasi dan pelayanan kesehatan di wilayah ujung timur Bali tersebut.

Dalam pertemuan bersama Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Barat, Jayadi, Bupati Gus Par secara langsung memaparkan kebutuhan mendesak pembangunan jaringan irigasi baru sebagai bagian dari strategi swasembada pangan daerah.

Baca juga: Petani Pemilik Sawah Rusak di Denpasar Terima Asuransi Rp6 Juta Per Hektare

Diskusi ini juga menyinggung arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026 serta implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 yang menjadi payung percepatan pembangunan daerah tertinggal dan rawan pangan.

Tidak hanya soal irigasi, Bupati Karangasem juga menyuarakan pentingnya penguatan layanan kesehatan kepada Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Diah Lenggogeni.

Baca juga: Masalah Kasepekang di Nusa Penida Berpeluang Diselesaikan Melalui Bale Adhyaksa

Dalam pertemuan tersebut, ia secara resmi menyerahkan proposal pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana di RSUD Karangasem, termasuk penambahan ruang layanan dan peningkatan peralatan medis. 

Usulan tersebut diharapkan bisa masuk dalam prioritas lintas kementerian/lembaga pada tahun anggaran mendatang.

“Ini bukan sekadar kunjungan biasa, tetapi bentuk komitmen nyata kami untuk mewujudkan Karangasem yang maju, tangguh, dan merata melalui visi AGUNG. Kami ingin masyarakat menikmati hasil pembangunan secara langsung dan merata,” ungkap Gus Par, Kamis (22/5/2025).

Bappenas merespons positif langkah proaktif tersebut. Pihak kementerian menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemkab Karangasem dalam merancang pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, dan menyatakan komitmen untuk mendukung realisasi usulan yang telah diajukan. (mit)