Tiga Sekolah Perempuan di Denpasar Akan Jadi Percontohan Untuk Daerah Lain 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier berkunjung ke Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar pada Selasa 27 Mei 2025. 

Kunjungan ini untuk menyoroti komitmen kerjasama antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, terutama di tingkat akar rumput dan pelibatan multistakeholder untuk memberikan dukungan.

Duta Besar Brazier dan Wamen PPPA Veronica Tan menyaksikan secara langsung bagaimana pendekatan budaya seperti musik gamelan Bali dan seni tradisional digunakan oleh Sekolah Perempuan untuk memperkuat pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan.

Mereka juga berdiskusi dengan anggota Sekolah Perempuan dan mengapresiasi upaya yang mereka lakukan melalui Pos Pengaduan, khususnya dalam mencegah kekerasan berbasis gender, mengakhiri praktik perkawinan anak, memperkuat akses terhadap layanan dasar termasuk perlindungan sosial, membangun ekonomi perempuan, serta bertukar wawasan kebijakan mengenai perlindungan anak di era digital. Sekolah Perempuan ini rencananya juga akan mulai dibentuk di daerah lain. 

“Kunjungan (ini) supaya kita lihat program ini apakah dari perspektifnya itu kita bisa meng-copy ke tempat lain. Karena kan balik lagi adalah perubahan mindset, meng-healkan mereka menjadi seorang champion dan itu kan pasti butuh waktu dan butuh program,” jelas, Veronica. 

Tiga Sekolah Perempuan di Bali menurut Veronica dapat menjadi percontohan untuk dibentuk di Provinsi lain. 

“Dari kementerian kami sebagai pembuat policy, tentu pilot yang ada di daerah dan mendorong kemudian daerah bagaimana meng-copy kemudian ke seluruh Bali mungkin bisa menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia,” imbuhnya. 

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier mengatakan kunjungan ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia dalam memajukan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. 

“Kami bangga dapat mendukung program inovatif yang dipimpin oleh komunitas untuk memberdayakan perempuan dan kelompok marginal lainnya, demi memastikan agar tidak ada seorangpun yang tertinggal,” ujar Duta Besar Brazier.

Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar Brazier dan Wakil Menteri Veronica Tan meninjau Pos Pengaduan yang dibentuk oleh Sekolah Perempuan, sebuah inisiatif yang memberikan layanan bagi korban kekerasan dan perkawinan anak, serta membantu perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam mengurus dokumen identitas hukum untuk mengakses layanan dasar pemerintah.

Selain itu, keduanya juga mengunjungi bazar produk lokal yang menampilkan kerajinan tangan dan makanan olahan karya anggota Sekolah Perempuan, hasil dari pelatihan peningkatan kapasitas untuk pemberdayaan ekonomi yang difasilitasi Bali Sruti.

Ketua Bali Sruti, Luh Riniti Rahayu, menyampaikan bahwa Sekolah Perempuan telah membangun kepercayaan diri perempuan, mendorong mereka untuk lebih aktif dalam musyawarah desa, dan berani menyuarakan isu-isu penting di komunitas.

Melalui Program INKLUSI, Bali Sruti bersama KAPAL Perempuan terus berkomitmen untuk memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput agar mereka dapat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memastikan tak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan yang inklusif.

“Sekolah Perempuan merupakan model pemberdayaan perempuan yang dikembangkan untuk membangun pemikiran kritis, memperkuat kekuatan kolektif, memberi layanan dan memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok marginal, serta untuk pengembangan livelihood atau ekonomi perempuan. Kami berharap Sekolah Perempuan ini dapat berjalan secara berkelanjutan agar mampu menjangkau yang tak terjangkau, tutup Misiyah, Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan.

Sekolah Perempuan ini dikembangkan oleh KAPAL Perempuan di 12 kabupaten di 9 provinsi, dimaksudkan sebagai wadah membangun kepemimpinan perempuan, pengorganisasian untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat aksi kolektif untuk advokasi dengan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dan wadah pengembangan ekonomi perempuan.