MENPAR Berharap 100 Pekerja Pariwisata Kena PHK di Bali Bisa Dipanggil Lagi Bekerja

TRIBUN-BALI.COM – Sebanyak 100 pekerja pariwisata mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama kurun waktu tahun 2025. 

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana turut menanggapi adanya PHK terhadap 100 pekerja pariwisata di Kabupaten Badung tersebut. Widiyanti berharap para pekerja tersebut bisa dipanggil lagi untuk bekerja.

“Mengenai PHK yang terjadi kami memahami bahwa okupansi hotel beberapa bulan terakhir mengalami penurunan akibat adanya efisiensi anggaran di pemerintah,” kata Widiyanti usai menghadiri pembukaan penyelenggaraan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) ke-11 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu (11/6).

Ia menambahkan pihaknya dari pemerintah telah membuat sejumlah kebijakan untuk mengatasi permasalahan menurunnya okupansi hotel-hotel dampak efisiensi anggaran. 

Baca juga: TUMPUKAN 10 Ton Sampah Kembali Penuhi Pantai Tanjung Benoa Badung Bali

Baca juga: TAMPAK MESRA, Giri Prasta dan De Gadjah Kompak Hadiri Pelantikan Pengprov Pertina Bali

Terbaru, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong percepatan belanja daerah sekaligus membantu pemulihan sektor perhotelan yang terdampak cukup dalam.

“Kami dari pemerintah khususnya Kemendagri telah membuat kebijakan bahwa pemerintahan sudah boleh membuat acara atau event-event di hotel-hotel. Kami harap okupansi dan pendapatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) akan membaik,” ungkap Widiyanti. 

Lebih lanjut Widiyanti menyampaikan mengenai adanya PHK pekerja sektor pariwisata pemerintah telah memberikan sejumlah insentif seperti diskon tiket perjalanan mulai dari tiket pesawat, kereta api, kapal laut dan juga diskon tarif tol. Menurutnya, sejumlah insentif tersebut dapat meningkatkan okupansi hotel-hotel. 

“Harusnya itu memperbaiki tingkat kunjungan perjalanan wisawatan nusantara ke Bali. Mudah-mudahan kita lihat dalam bulan ini keadaan akan membaik dan juga karyawan yang dirumahkan dapat kembali bekerja,” harap Widiyanti.

Sementara itu, Ketua PHRI Badung, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengaku prihatin atas adanya PHK terhadap pekerja pariwisata.

“Kalau masalah itu kita sangat prihatin, karena Bali ini masih bagus tertolong dengan banyaknya wisatawan asing yang datang,” ujar Gung Rai di sela-sela menghadiri pembukaan BBTF ke-11 kemarin.

Pihaknya tidak membantah dan membenarkan karyawan yang terkena PHK tersebut dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan menurunnya penyelenggaraan MICE di Bali. Ia pun berharap tidak ada PHK lagi. 

“Mungkin karena MICE menurun itu yang terjadi (PHK), tetapi sekarang harus dipanggil lagi jangan sampai terjadi PHK di Bali,” ucapnya.

Diungkapkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan mengenai Anggota PHRI Badung yang melakukan PHK. “Laporan resmi ke PHRI belum ada.

Tidak tahu mungkin dia di luar anggota kita. Kita pastikan kalau di Bali jangan PHK, kenapa demikian karena tingkat hunian sudah mulai meningkat apalagi Juli ini nanti ada yang hingga 80 persen,” paparnya.

“Ini artinya bagus kalau sudah di atas 60 persen making profit, ngapain PHK? Karena staf atau karyawan itu aset perusahaan dan pengusaha,” sambung Gung Rai.