Sikapi PHK Massal dan Dampak terhadap Pekerja, FSPM Bali Minta Kebijakan Efisiensi Ditinjau Ulang

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menyampaikan keprihatinannya terhadap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang kembali terjadi di sejumlah perusahaan di Bali. 

PHK massal ini dinilai dampak dari kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran.

Sekretaris FSPM Regional Bali, Ida Dewa Made Rai Budi Darsana mengungkapkan, bahwa tren PHK belakangan ini juga dipicu oleh langkah efisiensi pemerintah. Dan hal itu berdampak langsung pada nasib para pekerja. 

“Jujur saja, sampai saat ini kami masih menerima informasi adanya perusahaan-perusahaan seperti di (Kabupaten) Badung yang melakukan PHK. Kami berharap program-program efisiensi pemerintah ditinjau kembali agar tidak selalu menjadikan pekerja sebagai korban,” ujarnya, Selasa 24 Juni 2025.

Baca juga: FINNS Recreation Club PHK 157 Karyawannya, Disperinaker Badung Lakukan Verifikasi Lapangan 

Ia menilai, langkah efisiensi yang tidak mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang justru bisa melemahkan stabilitas sektor ketenagakerjaan di Bali. 

Terutama di sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Lebih lanjut, FSPM Bali mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk tetap menjadikan Bali sebagai lokasi prioritas penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event, khususnya rapat, pertemuan, dan konferensi oleh instansi-instansi pemerintah.

“Kami sangat berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali Bali sebagai tempat utama pelaksanaan event, meeting, dan kegiatan resmi. Ini sangat diandalkan oleh hotel-hotel dan para pekerja sektor pariwisata,” tegas Dewa Rai.

Apalagi kegiatan itu menjadi harapan dari hotel-hotel yang memang mengandalkan event atau kegiatan rapat meeting pemerintah. 

Ia juga menambahkan bahwa saat ini sektor pariwisata Bali mulai kembali menggeliat. 

Tingkat hunian hotel menunjukkan tren positif, dan berbagai kegiatan mulai kembali digelar. 

Menurutnya, momentum ini perlu dijaga dengan baik agar tidak justru dibayangi oleh kebijakan efisiensi yang merugikan. 

“Intinya kami berharap pemerintah tinjau kembali kembaki kebijakan efisiensi ini,” paparnya. (sup)

Kumpulan Artikel Bali