LPG 3 Kg Satu Harga Bakal Diterapkan 2026: Gas Elpiji Terjangkau dan Merata di Seluruh Indonesia

Sejumlah ahli menilai kebijakan ini bisa jadi blunder.

Praktisi migas Hadi Ismoyo mengingatkan logistik cost antarwilayah tetap mahal – dan negara atau Pertamina harus siap menanggung.

Ia mengusulkan agar subsidi dialihkan ke bentuk langsung seperti BLT, sembari dibarengi sistem IT canggih untuk melacak distribusi tabung subsidi.

Ekonom energi UGM, Fahmy Radhi, menyebut kebijakan satu harga bisa membebani APBN, karena distribusi LPG melibatkan banyak mata rantai, tidak terpusat seperti BBM.

Menurut Fahmy, disparitas harga wajar karena konsumen tak perlu repot ongkos transportasi.

Fahmy juga mengingatkan, Presiden Prabowo pernah membatalkan kebijakan larangan pengecer jual LPG 3 kg karena bikin antrean panjang.

“Kalau ini juga gagal, reputasi Menteri ESDM bakal jadi taruhannya,” tegas Fahmy.

Pemerintah bertekad meluncurkan LPG 3 kg satu harga pada 2026 untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan harga lebih adil.

Namun, suksesnya kebijakan ini bergantung pada kesiapan regulasi, kompensasi biaya logistik, dan sistem pengawasan distribusi yang ketat.

(*)