Terkait Rencana Pembangunan 2 Underpass di Denpasar Bali, Jaya Negara Bersurat ke Kementerian PUPR

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Gubernur Bali, Wayan Koster berencana membangun 4 underpass di Bali untuk mengatasi kemacetan.

Dua underpass dibangun di Denpasar dan rencananya akan dibebankan ke Pemkot Denpasar.

Namun dengan kondisi APBD Kota Denpasar, hal tersebut sulit untuk bisa dikerjakan.

Terkait hal itu, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara pun telah bersurat ke Kementerian PUPR.

Baca juga: BUTUH Anggaran Rp700 Miliar, Rencana 2 Underpass, Pemkot Masih Hitung Kemampuan APBD

Di mana sebelumnya pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan Wamen PUPR, Diana Kusumastuti.

Apalagi underpass tersebut rencananya dibangun di jalan nasional.

"Kami sudah koordinasi dengan Ibu Wamen PUPR, karena itu jalan nasional," papar Jaya Negara, Sabtu 12 Juli 2025.

Dari koordinasi itu, Pemkot diminta bersurat ke Dirjen Bina Marga dan cc ke Wamen PUPR.

"Surat sudah saya buat dan kirim," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 700 miliar.

Untuk Denpasar, lokasi pembangunan yang direncanakan adalah di Simpang Tohpati dan Simpang Jalan Gatot Subroto (Gatsu)–Jalan Cokroaminoto.

Arya Wibawa menjelaskan bahwa kajian pembangunan underpass di Simpang Tohpati telah rampung dan tidak ada kendala teknis. 

Namun, pengerjaan masih menunggu waktu dan kesiapan anggaran. 

Sementara itu, untuk Simpang Gatsu–Cokroaminoto, kajiannya masih berlanjut karena terdapat jembatan dan sungai yang perlu dipertimbangkan secara teknis.

“Opsi dari kajian Dinas PUPRKim Provinsi Bali menyarankan pembangunan underpass dialihkan ke simpang Jalan Gatsu–Jalan Ahmad Yani,” jelasnya.

Meski demikian, Arya Wibawa menilai lokasi yang paling tepat membangun underpass adalah di Simpang Gatsu–Cokroaminoto, karena menjadi titik kemacetan utama. 

“Karena di sana memang biangnya kemacetan. Cocoknya di Simpang Gatsu–Cokroaminoto, tetapi kita tunggu kajiannya dulu,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan underpass kemungkinan membutuhkan waktu cukup lama. 

Pasalnya, satu proyek underpass bisa menelan biaya Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar. 

Jika dibebankan seluruhnya pada APBD Kota Denpasar, maka total biaya bisa mencapai Rp 600–Rp700 miliar.

Dengan besarnya kebutuhan dana tersebut, Arya Wibawa menyatakan bahwa pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Bali. 

Terlebih saat ini, Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, masih fokus menyelesaikan persoalan sampah, terutama di TPST TPA Suwung.

“Pak Wali masih konsen ke penanganan sampah di TPST TPA Suwung. Kita belum dapat berapa biaya dan tipping fee untuk pengolahan sampah berbasis insinerator agar bisa menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS),” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah penanganan sampah tuntas, barulah pembahasan pembangunan underpass akan dilanjutkan lebih serius. 

Bahkan, sebagai alternatif solusi jangka pendek untuk mengurai kemacetan di simpang Gatsu–Cokroaminoto, diusulkan pemindahan patung pahlawan di lokasi tersebut.

“Kalau di simpang Gatsu–Cokroaminoto itu ada usulan opsi juga, kalau memang biaya pembangunan underpass terlalu tinggi, untuk sementara agar membongkar patung pahlawan untuk memperlancar lalu lintas. Sebab, satu detik saja terlambat akan menimbulkan kemacetan,” katanya. (*)

Kumpulan Artikel Bali